Solopos.com, SOLO — Pemkot Solo siap menambah anggaran bantuan sosial atau bansos penanganan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak atak BBM. Sesuai ketentuan bansos dampak kenaikan harga BBM yakni 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).
Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan Pemkot siap menambah lebih dari itu. Namun, ia meminta warga memakai bantuan tersebut untuk membeli bahan kebutuhan pokok.
Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian
Gibran mengaku telah berdiskusi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DPRD Solo terkait bansos penanganan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu. Total nilai bantuan bisa lebih dari dua persen pemotongan DTU.
“Ya kemarin ngobrol dengan bagian keuangan dan Pak Ketua DPRD, intinya kalau dipergunakan untuk warga terutama yang terdampak harga BBM naik tidak masalah. Sebanyak mungkin,” katanya saat ditemui wartawan di Kelurahan/Kecamatan Jebres, Solo, Rabu (7/9/2022).
Ditanya berapa persen yang akan dikeluarkan Pemkot Solo untuk bansos itu, Gibran masih menunggu data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan langsung tunai (BLT) pengalihan subsidi BBM dari Kementerian Sosial.
Baca Juga: Harga BBM Naik, Ribuan Driver Ojol – Tukang Becak di Solo akan Dapat Bantuan
Selain itu juga data penerima bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementerian Tenaga Kerja. “Kami arahkan ke warga yang belum dapat BLT dan BSU. Ditunggu sik nanti semua akan dapat,” paparnya.
Gibran menjelaskan semula jumlah KPM bansos penanganan dampak kenaikan harga BBM yang tercatat di Pemkot Solo sekitar 7.000 orang. Jumlah itu kemungkinan bisa bertambah. Pemkot Solo akan menyalurkan bantuan itu segera mungkin.
Sementara itu, lanjut Gibran, data KPM dari Kemensos melalui Kantor Pos Solo masih dalam proses. “Ada perubahan data, ditunggu dulu, penambahan data, penambahan jumlah penerima,” ungkapnya.
Baca Juga: Walah! Data Penerima Belum Siap, Pencairan Bansos BBM di Kantor Pos Solo Mundur
Dampak Luas Kenaikan Harga BBM
Penelurusan Solopos.com melalui laman resmi Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan kenaikan harga BBM pasti akan memiliki dampak luas baik dari sisi inflasi juga dari sisi kenaikan jumlah kemiskinan.
Menyadari hal tersebut, pemerintah secara hati-hati melakukan perhitungan untuk melindungi masyarakat utamanya yang kurang mampu. Sri Mulyani mengatakan pemerintah menyiapkan bantuan sosial Rp24,17 triliun bagi 20,65 juta keluarga.
Masing-masing keluarga mendapatkan Rp150.000 per bulan untuk empat bulan (totalnya Rp600.000). Sedangkan total bansos yang dikucurkan pemerintah mencapai Rp12,4 triliun.
Baca Juga: Kabar Gembira, Bantuan Subsidi Upah Rp600.000 akan Cair Jumat Pekan Ini
Selain itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah memberikan subsidi upah senilai Rp600.000 per orang bagi 16 juta pekerja yang berpenghasilan maksimal Rp3,5 juta tiap bulan. Total bantuan yang dikucurkan mencapai Rp9,6 triliun.
Pemerintah selanjutnya menyediakan Rp2,17 triliun dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil pemerintah daerah untuk subsidi transportasi angkutan umum, ojek online, dan nelayan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022, Pemda menyiapkan anggaran untuk mendukung program penanganan dampak inflasi.
Pemda menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode Oktober 2022 sampai Desember 2022. Belanja wajib itu dua persen dari DTU.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
