Solopos.com, MADIUN -- Pemerintah Kota Madiun menggelontorkan anggaran Rp15 miliar untuk pembangunan dan pengembangan lapak UMKM yang ada di tiga kecamatan. Masing-masing kecamatan menerima dana Rp5 miliar untuk program ini.
“Anggarannya setiap kecamatan Rp5 miliar. Jadi tiga kecamatan dianggarkan Rp15 miliar,” kata Wali Kota Madiun Maidi usai Rapat evaluasi Persiapan Pelaksanaan Lanjutan Pembangunan Lapak UMKM Kelurahan di GCIO, Senin (15/3/2021).
Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda
Anggaran untuk pembangunan lapak UMKM sudah digelontorkan pada tahun 2020. Sedangkan anggaran untuk pengembangan akan digelontorkan pada tahun ini senilai Rp7 miliar. Anggaran tersebut akan dibagi ke 27 kelurahan untuk pengembangan lapak Usaha Mikro Kecil Menengah.
Baca juga: Wali Kota Madiun Buka Kembali Seluruh Tempat Wisata dan Hiburan Meski PPKM
Maidi mengklaim program lapak Usaha Mikro Kecil Menengah di setiap kelurahan mendapat respon positif dari masyarakat. Hal itu terlihat dari warga yang mengingingkan berjualan di lapak tersebut semakin banyak. Selain itu, pembeli di lapak UMKM juga semakin meningkat.
“Saat ini lapak UMKM di 27 kelurahan sudah berjalan. Dan pendapatannya semakin bagus. Justru yang berminat untuk masuk semakin banyak,” ujar dia.
Masing-masing kelurahan sudah diminta untuk menyusun perencanaan pengembangan lapak UMKM pada akhir 2020. Rata-rata usulan anggaran untuk pengembangan lapak itu sekitar Rp300 juta.
Baca juga: PNS di Madiun Mencuri Barang di Minimarket, Ternyata Ini Motifnya
Butuh Penyempurnaan
Dia menyebut secara keseluruhan lapak Usaha Mikro Kecil Menengah di kelurahan memang sudah dimanfaatkan. Namun, lapak-lapak tersebut memang masih membutuhkan penyempurnaan.
“Kita sempurnakan tahun ini. Hari ini kita rapatkan dengan lurah dan camat sebagai evaluasi dan mencari solusi agar pengembangan ini cepat dijalankan,” jelas dia.
Maidi meminta perusahaan yang ada di masing-masing kelurahan bisa berpartisipasi dengan mengucurkan dana CSR untuk pengembangan lapak UMKM.
Dia menegaskan pembangunan lapak Usaha Mikro Kecil Menengah tidak boleh merusak areal persawahan yang ada. “Sawah kita tetap berjalan sawah, tapi di tengah sawah itu ada ikon-ikon untuk ekonomi tambahan. Petani tetap berjalan, tetapi ekonomi juga harus berjalan,” kata Maidi.