Solopos.com, JOGJA — Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY memprotes rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja yang bakal menerapkan skema one gate system atau satu pintu masuk bagi kendaraan angkutan darat dan pariwisata.
Kebijakan itu rencananya diterapkan setelah PPKM berakhir dan kawasan pariwisata kembali dibuka. Seluruh angkutan mesti masuk melalui terminal Giwangan untuk memudahkan pemeriksaan kelengkapan protokol Covid-19.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ketua Organda DIY, Hantoro, menyebut penerapan kebijakan ini seolah menjadikan armada angkutan darat sebagai kambing hitam penyebaran Covid-19. Padahal, dia mengklaim bahwa sejak Maret lalu armada bus sudah tidak operasional dan kasus Covid-19 terus melonjak.
Baca Juga: Mengenal Gunung Bawakaraeng, Gunung Mulut Tuhan yang Telan 3 Korban Jiwa di Hari Kemerdekaan
Di sisi lain, dia menganggap perusahaan otobus maupun pihak industri perjalanan wisata telah melakukan pendataan kepada para penumpang agar memudahkan proses pelacakan di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, skema one gate system dinilai kurang efektif.
“Secara prinsip, sebenarnya Organda mendukung kebijakan skrining untuk wisatawan. Tapi, seolah menjadikan kami kambing hitam. Selain itu, dalam pemeriksaan itu pastinya bakal memakan waktu lama dan berpotensi menghabiskan waktu wisatawan,” katanya, Kamis (19/8/2021).
Dalam penerapan skema one gate system, nantinya armada angkutan darat baik bus antar provinsi maupun bus pariwisata akan masuk melalui satu pintu yakni Terminal Giwangan. Petugas nantinya mengecek surat kelengkapan berupa sertifikat vaksin dan surat keterangan bebas Covid-19 para penumpang. Jika lengkap, bus akan ditempel tanda tertentu dan diarahkan untuk menuju lokasi parkir.
Baca Juga: Habib Bahar Vs Ryan Jombang: Saat Pembunuh Berantai Dihajar Pendakwah Enteng Tangan Gegara Uang
Menurut Hantoro, penerapan kebijakan ini dikhawatirkan bakal membuat wisatawan enggan menggunakan armada bus untuk bepergian dan berwisata.
Harus Sepakat
Sementara itu, Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi, ingin semua elemen masyarakat bisa memahami dan bahu membahu menyelesaikan pandemi. Tak terkecuali pelaku pariwisata dan angkutan bus yang bersentuhan langsung dengan kebijakan one gate system. Dia meminta semua pihak mesti sepakat untuk menerapkan protokol kesehatan ketat begitu pariwisata kembali dibuka.
“Kartu vaksin dan surat bebas Covid-19 ini kan aturan nasional. Makanya kita harus buat kesepakatan dulu dengan pelaku wisata di Jogja. Jadi bukan hanya bus pariwisata dan angkutan darat, kendaraan pribadi nanti juga bakal dicek secara acak. Teman-teman dari PHRI nanti juga akan kita minta diawasi,” ungkap Heroe.
Hanya saja, Heroe mengakui bahwa konsentrasi pengawasan memang dilakukan pada bus angkutan perjalanan. Sebab, jumlah penumpangnya jauh lebih banyak dibandingkan kendaraan pribadi. Sehingga, skema one gate system menurutnya merupakan salah satu pilihan yang optimal diterapkan untuk memudahkan pengawasan.
Baca Juga: Turun Tangan Bantu Pemerintah, Muhammadiyah Targetkan Bisa Vaksin 4 Juta Warga
“Tapi harapan kami dari Sleman, Gunungkidul, Bantul, dan Kulonprogo juga melakukan hal yang sama, agar wilayah aglomerasi Jogja pengawasannya bagus semua,” ujarnya.
Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho menuturkan skema one gate system masih dibahas agar lebih matang dan mengakomodasi semua pihak. Rencana kebijakan ini juga akan disosialisasikan dengan baik agar masyarakat dapat memahami.
“Jadi kita lebih kepada upaya meningkatkan keselamatan. Jangan sampai nanti seandainya PPKM berakhir dan dicabut dan wisata ke Jogja diperbolehkan lagi itu tanpa ada pola aturan yang komprehensif,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
