Solopos.com, WONOGIRI — Anggaran yang besar dan pemenuhan infrastruktur pendukung yang sudah dilakukan diyakini tak hanya untuk keperluan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang sesaat, tetapi untuk program penanganan Covid-19 hingga akhir 2021.
Pemerintah pusat ditaksir kecil kemungkinan hanya berorientasi pada program berdurasi singkat, sementara anggaran yang harus dialokasikan besar dan prosesnya membutuhkan waktu. Sebagai informasi, pemerintah pusat memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro hingga 8 Maret mendatang.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Hal itu sudah diprediksi Sekretaris Daerah Wonogiri, Haryono. Sebelumnya, PPKM mikro berlangsung 9-22 Februari. Saat ditemui Solopos.com di Sekretariat Daerah, belum lama ini, dia menyampaikan penerapan PPKM mikro melalui proses tertentu yang menuntut kerja keras di level daerah dan desa/kelurahan.
Baca Juga: Jajal Peluang Bisnis Restoran Virtual
Pemenuhan kelengkapannya membutuhkan waktu, seperti proses penganggaran di tataran anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD dan APB desa. Anggaran daerah untuk mengaver PPKM mencapai puluhan miliar rupiah. Prosesnya melalui proses penyesuaian penggunaan atau refocusing anggaran. Pada level desa/kelurahan, pemerintah desa/kelurahan wajib memiliki infrastruktur pendukung PPKM mikro, seperti pos jaga dan dapat membuat ruang isolasi terpusat.
Hal tersebut membuat daerah dan desa tak bisa langsung menjalankan PPKM mikro pada tahap awal penerapan program. Atas hal tersebut Haryono menilai kecil kemungkinan hasil proses itu hanya untuk keperluan program penanganan Covid-19 yang sesaat.
“Proses untuk memenuhi kelengkapan program ini saja butuh upaya lebih. Saya yakin hasil proses ini untuk program penanganan Covid-19 yang berjalan sampai akhir tahun. Kalau hanya untuk dua pekan enggak mungkin,” kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah itu.
Baca Juga: Peluang Bisnis Beanbag Nan Empuk
Dia menjelaskan Pemerintah Kabupaten sudah mengalokasikan anggaran 8% dari dana alokasi umum atau DAU dan 30% dari dana insentif daerah atau DID. Itu sesuai Surat Edaran Dirjen Perimbangan Kemenkeu No. SE-2/PK/2021. Dia mencatat alokasi DAU Wonogiri 2021 senilai Rp1,095 triliun. Anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid-19 mencapai lebih kurang Rp86 miliar.
Anggaran PPKM dari DAU untuk beberapa keperluan, meliputi dukungan operasional pelaksanaan vaksinasi, pemantauan dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan seusai vaksinasi, dan distribusi, pengamanan, dan penyediaan tempat penyimpanan vaksin. Selain itu untuk insentif tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi dan penanganan Covid-19, mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan Covid-19, dan belanja kesehatan lain dan kegiatan prioritas yang ditetapkan pemerintah.
Sementara, DID Wonogiri 2021 tercatat Rp43,823 miliar. Anggaran PPeKM dari DID senilai Rp13,140 miliar. Dana tersebut untuk bidang kesehatan, termasuk penanganan Covid-19, sarana prasarana kesehatan, digitalisasi pelayanan kesehatan, dan perlindungan sosial.
Baca Juga: 4 Zodiak Ini Kata Astrologi Karismatik & Populer
Sebagai informasi, sesuai regulasi tersebut setiap desa wajib mengalokasikan anggaran minimal 8% dari dana desa untuk mendukung penerapan PPKM mikro. Dalam skala se-kabupaten, dana desa untuk 251 desa di Wonogiri tercatat Rp224,682 miliar. Anggaran PPKM mikro tercatat Rp17,974 miliar. Anggaran PPKM mikro kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten Wonogiri.
Penelusuran Solopos.com di lapangan, Selasa (16/2/2021) lalu, mayoritas desa/kelurahan belum memiliki infrastruktur pendukung PPKM mikro. Padahal, saat itu program sudah bergulir selama sepekan.
Infrastruktur pendukung itu seperti pos jaga, ruang isolasi/karantina, berbagai alat pelindung diri atau APD, berbagai data untuk keperluan pelacakan kasus Covid-19, dan lainnya. Saat itu baru ada tiga desa/kelurahan yang memiliki infrastruktur tersebut, yakni Desa Bulusulur, Pokoh Kidul keduanya Kecamatan Wonogiri, dan Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri. Di Wonogiri terdapat 294 desa/kelurahan yang terdiri atas 251 desa dan 43 kelurahan.
KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos