Pemkab: Perusahaan di Karanganyar Tidak Boleh Nyicil Bayar THR 2021
Solopos.com|soloraya

Pemkab: Perusahaan di Karanganyar Tidak Boleh Nyicil Bayar THR 2021

Pemkab Karanganyar melarang pemilik usaha mencicil pembayaran THR kepada buruh pada Lebaran 2021.

Solopos.com, KARANGANYAR – Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi (Disdagnakerkop) dan UKM Karanganyar menegaskan perusahaan di Karanganyar tidak boleh mencicil tunjangan hari raya atau THR 2021. Pembayaran juga diharuskan maksimal tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Kabid Hubungan Industrial Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, Hendro Prayitno, mengatakan aturan tersebut mengacu SE Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja yang diterbitkan Senin (12/4/2021).

Baca juga: Ekspedisi KRL Solo-Jogja: Nggak Cuma Museum, di Sangiran juga Ada Kuliner Khas Lho!

Selain itu, perbedaan dibandingkan tahun lalu, perusahaan tidak diperbolehkan mencicil THR untuk tahun 2021 ini. Menurut Hendro, pertimbangannya lantaran pemerintah pusat menilai usaha di Indonesia sudah mulai bangkit.

“Untuk pembayaran tetap sama maksimal tujuh hari sebelum hari Lebaran. Lalu untuk pembayaran kan tahun kemarin masih diperbolehkan untuk dicicil, tapi tahun ini tidak boleh, harus dibayarkan penuh. Karena mungkin pemerintah sudah menilai ada pergerakan kebangkitan usaha,” beber dia mewakili Kepala Disdagnakerkop dan UKM Karanganyar, Martadi, ketika dihubungi Solopos.com, Selasa (13/4/2021).

Baca juga: Gara-Gara Tak Sarapan, Dua Siswa SMKN 3 Klaten Dicoret dari Kegiatan PTM

Apabila nantinya ada perusahaan yang masih terdampak wabah Covid-19, Hendro mengatakan perusahaan tersebut wajib membuat laporan keuangan perusahaan sebagai bukti. Pemkab Karanganyar juga akan memfasilitasi serikat kerja dengan asosiasi pengusaha di Karanganyar untuk melakukan dialog dan mendapatkan solusi terbaik.

“Kalau masih beralasan tidak mampu harus ada bukti keuangan mereka. Nanti kami juga fasilitasi untuk dialog tripartit agar bisa menemukan solusi terbaik. Bagaimana win-win solutions-nya,” imbuh dia.

Hendro mengatakan SE Menteri Tenaga Kerja terkait pembayaran THR sudah disebarkan ke serikat kerja dan pengusaha-pengusaha di Karanganyar. Diharapkan pengusaha bisa membayarkan THR karyawan sesuai aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat.




Berita Terkait
Indeks Berita
Promo & Events
Terpopuler

Espos Premium
Berita Terkini
Indeks

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago