SOLOPOS.COM - Ilustrasi Tsunami (Okezone)

Pemkab Kulonprogo mensosialisasikan pentingnya pengetahuan tsunami.

Harianjogja.com, KULONPROGO – Bencana tsunami berpotensi terjadi di hampir seluruh kawasan pesisir DIY. Guna meningkatkan kewaspadaan dan ketanggapdaruratan, beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), TNI dan Polri dilibatkan dalam gladi Posko Bencana Tsunami.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Gladi Posko bencana tsunami tersebut diprakarsai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY bekerja sama dengan seluruh BPBD di wilayah yang memiliki garis pantai. Staf Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD DIY Wisnu Sutoto mengatakan, gladi tersebut bertujuan untuk menyamakan pandangan terhadap penanganan kebencanaan terutama tsunami bagi petugas dari beberapa SKPD di wilayah Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul.

“Harapannya, melalui gladi ini dapat memberikan penanganan yang cepat saat terjadi bencana tsunami di kawasan pesisir,” ujar Wisnu saat Gladi Posko Tsunami di ruang pertemuan BPBD Kulonprogo, Rabu (21/10/2015).

Salah satu tim dari Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Dicky Febriansyah mengatakan, tidak hanya penanaman pemahaman akan tanggap darurat bencana. Para peserta juga diberikan pengetahuan tentang Early Warning System (EWS), terkait manfaat dan cara kerja alat.

Lebih lanjut Dicky mengungkapkan, alat tersebut memberikan sinyal darurat ketika gempa dengan kekuatan lebih dari 8 Skala Richter (SR) terjadi. Dia mengungkapkan, hampir seluruh wilayah pesisir pantai selatan berada di zona merah tsunami.

“Maka dari itu, peran alat tersebut sangat penting untuk dipasang di lokasi pesisir pantai,” jelas Dicky.

Sementara itu, Kepala BPBD Kulonprogo Untung Waluyo menambahkan, tidak hanya menekankan pada pentingnya alat tersebut untuk memberikan deteksi dini adanya bencana tsunami. Untung mengatakan, selama ini gladi simulasi bencana hanya diberikan pada masyarakat saja.

Namun, ternyata pemahaman tentang tanggap darurat bencana juga perlu diberikan pada SKPD teknis seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Bappeda. Selain itu, peran serta TNI dan Polri juga diharapkan mampu membantu penanganan darurat bencana.

“Jangan sampai saat bencana terjadi, semua penanganan dibebankan pada BPBD. Maka, peran SKPD ini juga sangat diharapkan untuk dapat meminimalisir korban dan lain sebagainya,” papar Untung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya