Solopos.com, KARANGANYAR — Pemkab Karanganyar menyiapkan anggaran hingga Rp4 miliar untuk bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM. Dana yang diambil dari ABPD perubahan 2022 ini sebagai jaring pengaman sosial (JPS) atas kenaikan harga BBM.
Sasaran penerima BLT ini di antaranya pelaku jasa transportasi hingga bakul dan pedagang kaki lima (PKL).
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, mengatakan anggaran bantuan tersebut bersumber dari dua persen Dana Transfer Umum (DTU) yang diterima Pemkab. “Anggaran ada sekitar Rp4 miliar yang akan dikucurkan untuk ribuan sasaran penerima BLT subsidi BBM,” kata Bagus Selo, Rabu (21/9/2022).
Penerima BLT adalah mereka yang terdata di Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Perdagangan Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagnakerkop UKM). Selain itu, mereka belum menerima bantuan serupa dari pemerintah pusat.
Baca Juga: Seribuan PKL dan Bakul Pasar di Karanganyar Bakal Terima BLT Subsidi BBM
“Badan anggaran (Banggar) DPRD saat ini mengebut agarAPBD Perubahan secepatnya ditetapkan. Sehingga bantuan bisa segera dicairkan,” katanya.
Bagus Selo mengingatkan Pemkab jangan sampai BLT bersumber dari APBD ini salah sasaran. Penyalurannya harus dikoordinasikan antar-organisasi perangkat daerah (OPD). Dia menyarankan penyaluran BLT ini tak perlu menanti semua bantuan pusat selesai dibagikan.
“Karena program dan sasarannya spesifik. Jadi enggak perlu khawatir dibagikan bareng bansos pusat,” katanya.
Bagus Selo memastikan dana penanganan dampak kenaikan BBM ini tidak mengganggu anggaran rutin. “Anggaran sudah dipersiapkan. 2% dari APBD ini tidak mengganggu kegiatan lain,” katanya.
Baca Juga: Seribuan Driver Ojek dan Sopir Angkutan Umum di Karanganyar bakal BLT
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Karanganyar, Kurniadi Maulato, mengatakan Bupati Juliyatmono memilih pembagian BLT bersumber APBD dibagikan setelah semua bantuan pusat selesai dibagikan. Tujuannya agar terlihat siapa saja yang belum mendapat bantuan dari pusat, lalu diberi BLT oleh Pemkab.
“Pak bupati mintanya setelah semua anggaran pusat turun dan dievaluasi, baru BLT dari APBD dibagikan. Sifatnya BLT sapu jagat,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
