Pemkab Bantul Ingin Meniru Jejak dari Kota Tertoleran

Kondisi sosial kemasyarakatan di Bantul sejatinya tak jauh beda dengan Manado

Harianjogja.com, MANADO-Menjadi bagian dari provinsi yang berpredikat sebagai salah wilayah yang dianggap intoleran, Pemerintah Kabupaten Bantul mendatangi Pemerintah Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (28/2/2018).

Promosi Pramudya Kusumawardana Bukti Kejamnya Netizen Indonesia

Seperti diketahui, berdasarkan survei Setara Institute, pada 2017 lalu Manado didapuk sebagai daerah paling toleran di Indonesia.

Asisten Sekda Bantul Bidang Sumber Daya dan Kesejahteraan Kabupaten Bantul Totok Sudarta mengatakan predikat Manado sebagai kota paling toleran memang menjadi salah satu alasan Pemkab Bantul untuk berkunjung. Menurutnya, kondisi sosial kemasyarakatan di Bantul sejatinya tak jauh beda dengan Manado. Beragamnya penganut agama hingga adanya penganut kepercayaan membuat Bantul memiliki karakter sosial yang multikultural.

“Maka diperlukan sebuah program yang tepat untuk itu,” kata dia saat menggelar pertemuan dengan Pemkot Manado di Gedung DPRD Kota Manado, Rabu.

Selain itu, kata dia, Pemkab Bantul juga ingin meniru langkah Pemkot Manado dalam memaksimalkan peran media dalam mewujudkan kondusivitas di lingkungan masyarakat Manado.

Dari pantauan Harianjogja.com, masyarakat Manado yang didominasi oleh pemeluk agama Nasrani menyebabkan Kota Manado dijejali gereja. Hal itu menyebabkan di beberapa titik tak jarang terlihat dua tempat ibadah, masjid dan gereja saling berdampingan.

“Kalau Anda lihat, masjid dan gereja berdampingan, itu adalah hal biasa. Pagi, terdengar azan Subuh, selang beberapa jam, terdengar pujian di gereja, itu juga sudah biasa bagi warga [Manado],” kata Staf Ahli Walikota Manado Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Pemkot Manado, Heri Saptono.

Dia menjelaskan peran tokoh masyarakat di Manado sangat penting untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Atas dasar itulah Pemkot diakuinya menyiapkan anggaran khusus untuk dana intensif bagi para tokoh agama itu.

Dengan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp1,8 miliar, pemkot menyiapkan dana sebesar Rp1,5 juta per bulan untuk masing-masing tokoh agama di tingkat lingkungan. “Beruntungnya lagi, di sini tidak ada tempat bagi ormas [organisasi kemasyarakatan] radikal,” ucap dia.

Selain Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang membawahi persoalan hubungan antarumat di tingkat kota, pihaknya juga memaksimalkan peran Badan Kerukunan Umat Beragama di tingkat lingkungan.

“Apalagi, akhir pekan ini, di sini akan ada peringatan Cap Go Meh. Nanti akan bisa disaksikan salah satu bentuk kerukunan [antarumat beragama] itu,” kata Heri.

Disinggung soal peran media massa, dia mengatakan pemkab berupaya semaksimal mungkin untuk mengondisikan media massa untuk turut menjaga keadaan kondusif keberagaman itu. Salah satu hal penting menurutnya adalah dengan meminimalkan kemungkinan beredarnya hoaks. “Kondisi yang ingin ciptakan adalah media massa yang bertanggung jawab dan bebas hoaks.”