Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Kaji Nasib 900.000 PNS

Pemindahan ibu kota ke luar Jawa tak hanya menyangkut infrastruktur, tapi nasib 900.000 PNS.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) tengah mengkaji secara mendalam rencana pemindahan Ibu Kota dari Jakarta.

Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024

Menteri Pekerjaan dan Perumahan Basoeki Hadimoeljono mengatakan jika hasil kajian merekomendasikan Ibu Kota pindah, pada 2018 diperkirakan desain pembangunan kota selesai dibuat.

“Makanya ini, sisanya di Bappenas ini. Kalau yes, berarti nanti akan ada disampaikan ke Pak Presiden. Kalau yes, 2018 baru mulai ada kegiatan menuju ke arah detailnya,” katanya, di Istana Wakil Presiden, Rabu (5/7/2017).

Basoeki menjelaskan arah detail yang maksud adalah rencana besar, tujuan Ibu Kota baru, dan detail desain pembangunan Ibu Kota secara komprehensif. “Yang jelas kita menunggu saja kajian Bappenas dulu,” ujarnya. Baca juga: Selain Palangkaraya, Ini 2 Alternatif Lokasi Pemindahan Ibu Kota.

Selain pembangunan infrastruktur fisik instansi, Basoeki mengatakan sejumlah pembangunan perkotaan harus dipersiapkan bila Ibu Kota diputuskan pindah. Tiga hal utama yang perlu difasilitasi yaitu transportasi massal, drainase, dan perumahan.

“PNS kita yang di pusat kan sekitar 900.000 orang. Ya, minimal itu harus ada perumahannya, tapi kalau perumahan tok, hidup perkotaannya mesti dari mana? Ya pasti harus ada komersilnya. Ya jadi saya kira itu baru akan didentifikasi,” jelasnya.

Palangkaraya gencar diperbincangkan sebagai Ibu Kota baru yang paling ideal untuk menggantikan Jakarta. Adapun, ada wacana Ibu Kota baru nantinya akan menjadi pusat pemerintahan, sementara itu Jakarta dijadikan pusat perekonomian.

Konsep tersebut tidak berbeda dengan Amerika Serikat yang memindahkan Ibu Kota ke Washington DC dan New York menjadi pusat bisnis dan ekonomi.