JAKARTA, Solopos.com — Kontestasi politik jelang Pemilu 2024 menarik perhatian Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsjad Rasjid, mengajak para kontestan maupun seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama berpandangan bahwa Pemilu 2024 merupakan ajang bertanding untuk bersanding.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Demokrasi tetap harus berjalan dan harus ada prinsip keberlanjutan. Kami berharap ini menjadi tempat bertanding tapi untuk bersanding. Masyarakat, pengusaha menginginkan stabilitas,” kata Arsjad saat berdiskusi dengan pimpinan sejumlah media di Jakarta, Rabu (6/7/2022) malam.
Arsjad menjelaskan Kadin Indonesia tidak mengambil posisi memihak kontestan, tetapi berpihak kepada masyarakat. Kadin Indonesia berharap kelak bisa mengajak kontestan untuk bertukar pikiran demi kepentingan bangsa.
Baginya, yang diperlukan bangsa ini adalah saling bahu membahu untuk membangun bangsa. Kontestan yang semula bertanding, pada akhirnya harus bersanding bersama untuk membangun bangsa ini.
Baca Juga: Promosikan Forum B20, Kadin Indonesia Lakukan Lawatan ke Eropa
Arsjad memberikan contoh sikap kenegarawan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto. Meski sebelumnya merupakan lawan dalam pemilu, namun kemudian keduanya bersanding untuk bersama-sama membangun bangsa. “Tapi, kami berharap hal seperti ini terjadi di awal, bukan lagi di akhir.”
Konteks bertanding untuk bersanding, lanjut Arsjad, memang terkesan sebagai bentuk bagi-bagi kekuasaan. Masing-masing kontestan berikut kendaraan politik yang mengusung maupun mendukungnya akan turut duduk dalam pemerintahan sesuai kapabilitasnya.
Namun, tegas Arsjad, hal itu bukan semata-mata berbagi kekuasaan. “Oleh karena itu, hal penting lainnya adalah check and balance. Bagaimana pun, mereka itu kan juga putra-putri terbaik kan.”
Ia kembali menegaskan konteks bersanding itu adalah untuk menjamin stabilitas agar pembangunan mempunyai arah yang jelas dan berkelanjutan.
“Masyarakat dan pengusaha membutuhkan stabilitas. Kalau perubahan sudah terjadi, sekarang dan ke depan kita butuh stabilitas dan keberlanjutan.”
Baca Juga: Gelar Munassus di Tangerang, Ini Agenda Kadin
Satu hal lain yang tak kalah penting, menurut Arsjad, adalah adanya mekanisme pengawasan dalam pemerintahan.
Dia mengusulkan ada satu poin kunci yang harus diubah di tubuh organisasi lembaga perwakilan rakyat alias DPR. Yaitu, pada setiap pengambilan keputusan melalui pemungutan suara, anggota DPR harus melakukannya secara terbuka.
“Dengan begitu kita akan tahu sikap setiap anggota DPR terhadap setiap isu yang dibahas.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
