PEMILU 2014 : Anggaran Pengamanan Pemilu Rp3,5 Triliun, Ini Penjelasan Polri

Solopos.com, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berharap anggaran pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) yang diajukan sebesar Rp3,597 triliun bisa dicairkan pada Januari 2014. Dana anggaran ini 99% lebih tinggi dari dana pengamanan yang diterima Polri pada Pemilu tahun 2009 lalu.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Boy Rafli Amar, mengatakan besarnya dana pengamanan Pemilu 2014 terkait semakin banyaknya jumlah peserta Pemilu serta tempat pemungutan suara (TPS) sehingga butuh lebih banyak personel untuk melakukan pengamanan. “Tentu penyusunan rencana ada perbedaan dari 2009. TPS Pemilu 2014 mencapai 519.000,” ujar Boy.

Promosi UMKM Binaan BRI Ini Jadi Kuliner Rekomendasi bagi Pemudik di Pekalongan

Pada Pemilu 2014, Polri mengerahkan 419.000 personel dari berbagai kesatuan. Ratusan personel ini akan disebar diseluruh wilayah Indonesia. “Secara keseluruhan kepolisian beroperasi selama 136 hari. Memang tidak full waktunya, ada jeda-jedanya,” ujar dia.

Menurut Boy, anggaran pengamanan Pemilu 2014 dialokasikan untuk sejumlah pos anggaran. Pos terbesar adalah anggaran untuk masa pemilihan legislatif sebesar Rp1,269 triliun. “Dana ini digunakan dari sejak masa kampanye, massa tenggang, hingga massa rekapitulasi pada pemilihan legislatif April 2014,” ungkap Boy.

Pos terbesar berikutnya adalah anggaran untuk masa pemilihan presiden dan wakil presiden sebesar Rp1,146 triliun. “Anggaran ini dipersiapkan untuk dua putaran pemilihan. Nantinya jika putaran dua tidak dijalankan, maka dana yang ada akan dikembalikan ke kas Negara,” kata dia.

Selain itu, anggaran menonjol lainnya adalah alokasi dana untuk pengadaan bahan bakar minyak (BBM) bagi kendaraan operasional pengamanan pemilu. Polri mengalokasikan Rp597,9 miliar untuk BBM pada anggaran pengamanan pemilu kali ini.

“Karena pengamanannya sampai ke Polres, jadi BBM ini juga bagi semua pihak kepolisian yang beroperasi hingga Polres,” kata dia. Selain itu kepolisian juga mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendukung seperti kesehatan dan rapat koordinasi.

Seperti Pemilu sebelum-sebelumnya, selain berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kepolisian juga akan berkoordinasi dengan perlindungan masyarakat (linmas). “Anggaran yang kami butuhkan ini diluar anggaran rutin tahunan,” ujarnya.