Pemerintah Tak Larang Masyarakat Gelar Salat Iduladha

Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah mempersilakan masyarakat menggelar salat Iduladha saat pandemi Covid-19.

Menko Polhukam, Mahfud Md., meminta agar masyarakat tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah persebaran Covid-19.

Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya

"Silakan berhari raya dengan khusyuk sesuai dengan syariah kualitasnya, tetapi juga protokol kesehatan yang tentukan oleh negara supaya bisa dilakukan," kata Mahfud seusai rapat terbatas virtual dengan empat Menko, Senin (13/7/2020).

Tiga Sepeda Motor Adu Banteng di Karanganyar, Tiga Orang Meninggal

Rapat terbatas tersebut juga diikuti oleh Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kapolri Jenderal Pol. Idham Aziz, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Mahfud Md menyebut Presiden Jokowi berpesan agar seluruh instansi fokus pada perang melawan Covid-19. Namun, juga jangan sampai mengabaikan penanganan sektor keamanan. Sebab, perayaan Iduladha berlangsung di tengah pandemi.

Dia menyarankan agar pelaksanaan salat Iduladha dilaksanakan di tempat terbatas seperti kompleks, sekolah. Selain itu, masyarakat juga diizinkan menggelar salat di tempat ibadah, lapangan maupun masjid.

Efisiensi, Jokowi bakal Bubarkan 18 Lembaga Negara

Sementara itu, dia menyebut Menteri Agama telah menyiapkan protokol peribadatan praktis dan aman tanpa mengurangi ketentuan syar’i. Adapun Budi Karya Sumadi juga telah menyiapkan transportasi yang aman.

“Kapolri sudah menyiapkan berbagai program untuk pengamanan mengatasi berbagai tindak kriminal dan kejahatan terorisme misalnya. Menteri Perekonomian menyiapkan bahan bahan pokok yang diperlukan. Menteri pertanian juga melaporkan ketersediaan hewan kurban,” ujarnya.

Adapun hingga Senin (13/7/2020), jumlah pasien positif Covid-19 mencapai 76.981 kasus dengan 36.636 orang dirawat. Sementara itu, 36.689 orang sembuh dan 3.656 atau 4,70 persen meninggal dunia.

Di Solo, Covid-19 Cabut Nyawa Legislator Jateng & Ketua LDII

Data PDP-ODP

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat jumlah orang dalam pemantauan terkait dengan Covid-19 pada Senin (13/7/2020) mencapai 33.504 orang. Selain itu, pasien dalam pengawasan jumlahnya 13.439 orang.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengatakan data orang dalam pemantauan (ODP) yang diumumkan merupakan jumlah orang yang masih dalam proses pemantauan. Begitu pula untuk data pasien dalam pengawasan (PDP).

“Kasus ODP dan PDP gambaran bahwa masih banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker, dan tidak menghindari kerumunanan,” kata Yuri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.