Pemerintah Masih Hitung BLT Wabah Corona, Termasuk untuk Driver Ojol?

Solopos.com, JAKARTA -- Pemerintah sedang menghitung porsi bantuan langsung tunai atau BLT yang akan disalurkan sebagai jaring pengaman sosial di tengah wabah virus Corona. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, pemerintah masih mempertimbangkan kelompok mana yang akan mendapatkan BLT. Apakah kelompok masyarakat 40% terbawah atau kelompok masyarakat 20% terbawah yang bakal mendapatkan stimulus tersebut.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Sekarang lagi dihitung dengan cermat oleh Bu Ani [Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati]," ujar Luhut, Selasa (31/3/2020).

Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Perekonomian menerangkan pemerintah bakal menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada 29,3 juta orang. BLT itu sebagai jaring pengaman sosial di tengah wabah virus corona.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono menerangkan 29,3 juta orang ini merupakan 40% dari masyarakat termiskin. Mereka dianggap sebagai pihak paling terdampak wabah virus corona karena kehilangan pendapatan.

Dari 29,3 juta calon penerima bansos atau BLT selama wabah corona ini, Susiwijono mengungkapkan 15,2 juta di antaranya sudah valid. Data 15,2 juta orang yang sudah valid ini merupakan warga yang selama ini telah menerima bantuan pangan non tunai (BPNT).

BLT juga bakal disalurkan kepada komunitas terdampak terutama pekerja sektor informal perkotaan. Data dari pekerja sektor informal ini sedang dimatangkan oleh pemerintah pusat dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

BLT untuk Ojol

Sektor informal lain yang bakal menerima BLT selama wabah corona ini antara lain sopir transportasi online serta pekerja informal dengan upah harian.

Untuk transportasi online, Susiwijono mengungkapkan pihaknya sudah meminta data kepada Gojek dan Grab. Untuk kelompok pekerja dengan upah harian, pemerintah juga sudah mengkoordinasikan data dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI).

Pandemi corona memang berimbas banyak kepada masyarakat lapisan bawah. Pasalnya, imbauan social distancing serta physical distancing membuat putaran ekonomi menurun. Presiden Jokowi menyatakan anggaran bantuan untuk membantu masyarakat itu telah disiapkan.

"Pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada penyiapan bantuan untuk masyarakat lapisan bawah," kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020), yang disiarkan secara langsung oleh TV One.

PKH

Terkait BLT, ada enam poin yang dipaparkan Jokowi dalam jumpa pers tersebut yang menyasar masyarakat lapisan bawah dalam penanganan wabah corona. Dimulai dengan program keluarga harapan (PKH).

Penerima manfaat PKH ini ditingkatkan menjadi 10 juta keluarga, setelah sebelumnya menargetkan 9,2 juta keluarga. "Besaran manfaatnya akan dinaikkan menjadi 25% misalnya komponen ibu hamil naik menjadi Rp2,4 juta menjadi Rp 3 juta per tahun," ucapnya.

Pemberian bansos non-BLT dalam bentuk PKH untuk penanganan wabah corona itu akan efektif mulai April 2020. Poin kedua adalah untuk program kartu sembako. Jumlah penerima manfaat program ini dinaikkan menjadi 20 juta orang setelah sebelumya menargetkan 15,2 juta orang.

"Nilai program kartu sembako naik 30% dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan," jelas Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga menaikkan anggaran kartu pra-kerja menjadi Rp20 triliun. Kartu pra-kerja itu akan menyasar 5,6 juta orang dengan nilai Rp650.000 hingga Rp1 juta selama empat bulan ke depan. "Utamanya untuk orang yang terdampak Covid-19," papar Jokowi.