SOLOPOS.COM - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki. (Solopos.com/Syifa Tri Hastuti)

Solopos.com, KARANGANYAR — Pemerintah menjanjikan anggaran hingga Rp350 triliun untuk kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun 2022. Kini, pemerintah harus menyiapkan usaha mikro kecil menengah (UKM) yang cukup untuk bisa menyerap anggaran sebesar itu.

Demikian disampaikan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, saat berkunjung ke Karanganyar, Senin (6/12/2021) malam.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Kita harus siapkan UMKM-nya agar bisa menyerap KUR yang begitu besar itu. Tadi secara teknis banyak yang terkendala, padahal dari segi bisnisnya feasible. Saya menyesalkan masih banyak UMKM yang belum bisa mengakses KUR yang tanpa agunan, jadi pihak bank masih mewajibkan harus ada agunan,” kata Teten saat ditemui usai acara di Terminal Makuthoromo di Jalan Solo-Tawangmangu, Plesungan, Salam, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar.

Baca Juga: PNS Karanganyar Terciduk Ngamar di Hotel Banjarnegara, Diduga Camat

Ia mengatakan Dinas Koperasi dan UMKM harusnya bisa melakukan pendampingan kepada UMKM agar bisa mendapat KUR tanpa agunan.

“Mungkin bank juga takut NPL [nonperforming loan/kredit macet]. Harus ada pendampingan, ada pendidikan literasi keuangan supaya pemanfaatan pinjaman bukan digunakan untuk konsumsi, tapi untuk usaha. UMKM itu butuh pendampingan,” katanya.

Saat ini kredit perbankan untuk UMKM baru 19,8%. Angka ini, menurut Teten, masih rendah. Presiden, sambungnya, sudah memerintahkan secara bertahap porsi kredit perbankan untuk UMKM itu terus dinaikan sampai di atas 30% di 2024.

“Supaya bisa menyerap perbankan, alokasi kedit perbankan sebesar 30% kapasitas usahanya harus dibesarkan, bukan lagi mikro terus,” katanya.

Baca Juga: Tiga Warga Boyolali Jadi Korban Pengeroyokan di Colomadu Karanganyar

Untuk kemudahan usaha, semua pelaku usaha harus memiliki NIB (nomor induk berusaha). Ini bisa didapatkan di Online Single Submission (OSS). Karena dengan NIB para pelaku usaha bisa berbisnis seperti perushaan besar, bisa mendapatkan sertifikasi halal, dan bisa mendapatkan izin edar.

Teten juga menjelaskan sulitnya mendapatkan KUR tanpa agunan karena meski presiden sudah meminta agunan sampai 100 juta dalam prakteknya pakai agunan , kedepan pihaknya sedang medorong supaya nanti perbankan saat melakukan penilaian tidak lagi berdasarkan kecukupan agunan karena umkm pasti tidak memiliki aset tapi, dari kelancaran usahanya

“Untuk bisa melihan kelancaran usahanya harus masuk ke digital, supaya dengan rekam jejak digitalnya bisa dilihat. Kalau usahanya lancar tetapi pembukuannya tidak ya tidak bisa mengakses perbankan,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya