Di tengah rencana pemerintah soal pemindahan ibu kota, JK justru meminta melihat keuangan negara.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali menegaskan bahwa pemerintah masih akan mengkaji secara matang wacana pemindahan ibu kota mengingat anggaran negara yang sangat terbatas.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Apalagi, dia mengatakan pemindahan Ibu Kota tidak hanya berlaku untuk pembangunan gedung pemerintah, melainkan jaminan perumahan, akses pendidikan, dan transportasi untuk sedikitnya 900.000 pegawai negeri sipil (PNS) pemerintah pusat.
“Ini suatu upaya ekstra betul, yang harus dikaji dengan betul-betul. Khususnya dalam keadaan sekarang ini bahwa keuangan negara tidak terlalu baik,” katanya, di Istana Wakil Presiden, Jumat (7/7/2017).
Adapun, Wapres mengatakan harus ada alasan yang sangat kuat apabila nantinya Ibu Kota diputuskan untuk dipindahkan. Menurutnya, faktor seperti macet dan banjir bukan jadi alasan utama karena seharusnya diselesaikan secara komprehensif. Baca juga: Bappenas Kaji Nasib 900.000 PNS.
“Jangan karena alasannya macet kita mau pindah. Kalau macet selesaikan macetnya, jangan selesaikan ibukotanya. Dipercepat MRT, bus. Kalau banjir ya perbaiki drainase,” jelasnya. Baca juga: JK Sebut Pemindahan Ibu Kota Butuh 10 Tahun.
Dia mengakui bahwa wacana tersebut merupakan ide yang baik, namun realisasinya butuh kajain yang sangat mendalam. “Jadi bukan sesuatu yang mudah, tapi idenya bagus,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
