Solopos.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat bakal diperpanjang hingga enam pekan guna menurunkan angka kasus Covid-19. Dia mengatakan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi, terlebih dengan munculnya varian delta.
Pengamat Sosial-Politik dari Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA), Herry Mendrofa, khawatir terkait kebijakan tersebut. Menurut Herry, pemerintah perlu juga mempertimbangkan aspek sosiologis, selain aspek kesehatan yang selama ini selalu menjadi urgensinya. Apalagi hingga saat ini upaya pemerinta menanggulangi Covid-19 belum menunjukkan tren positif.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Penerapan PPKM Darurat tidak hanya mempertimbangkan aspek kesehatan yang notabene sudah menjadi urgensi namun ada aspek sosiologis yang sebenarnya tidak kalah penting juga melekat pada kehidupan masyarakat,” ujar Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa, melalui keterangan persnya, seperti dikutip Suara.com, Selasa (13/7/2021).
Aspek sosiologis yang dimaksud Herry meliputi kondisi ekonomi dan taraf kesejahteraan sosial masyarakat juga harus diperhatikan pemerintah.
“Selama ini saya melihat pemerintah ini kurang komprehensif dalam menentukan kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Kondisi ekonomi dan taraf kesejahteraan sosial masyarakat diabaikan saat mengeluarkan kebijakan,” kata Herry.
Ia justru khawatir akan ada implikasi berkepanjangan terhadap sektor lainnya jika PPKM Darurat diperpanjang.
Baca Juga: PPKM Darurat Bakal Diperpanjang 6 Pekan, Ini Kata Satgas Covid-19
Aspek Fundamental
“Hingga saat ini kebijakan pemerintah dalam menekan Covid-19 hasilnya belum menunjukkan tren positif. Angka Covid-19 meningkat, proyeksi pertumbuhan ekonomi terus menurun berbanding terbalik dengan angka kemiskinan yang bertambah. Artinya semuanya tidak efektif,” ujar Herry.
Herry yang juga Sekjen Perkumpulan Profesi Pekerjaan Sosial (PROPEKSOS) mendorong pemerintah memperhatikan setiap aspek fundamental dan menganggap keseluruhan elemen tersebut penting diselamatkan.
“Saya optimis jika Jokowi memiliki jajaran yang mumpuni menghadapi krisis bisa melakukan terobosan yang tidak hanya memperhatikan aspek kesehatan semata namun keseluruhan aspek harus seirama untuk dikondisikan dengan baik,” jelas Herry.
Baca Juga: Ditangkap Polisi karena Tak Percaya Covid-19, Ini Pernyataan dr. Louis
Apalagi Herry menyebutkan dengan ditunjuknya Menkomarves, Luhut Binsar Panjaitan, justru meningkatkan efektifitas dan efesiensi kebijakan pada masa pandemi ini.
“Pak Luhut saya kira sejauh ini sudah tepat tinggal kita lihat realitasnya apakah mendatangkan implikasi positif atau cenderung stagnan seperti sebelumnya,” pungkas Herry Mendrofa.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya mengatakan perpanjangan penerapan PPKM darurat diharapkan dapat menurunkan mobilitas masyarakat.
Baca Juga: Diduga Sebar Hoaks soal Covid-19, dr. Lois Akhirnya Ditahan
“PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” jelasnya dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR, seperti dikutip Bisnis, Senin (12/7/2021).
Oleh karena itu, Sri Mulyani menyampaikan belanja APBN akan terus diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Di sisi lain, dia menilai diperlukan akselerasi vaksinasi Covid-19 untuk mencapai herd immunity pada akhir 2021.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
