Pemdes Kebut Penyusunan APBDes, Syarat Bantuan Dana Desa

Solopos.com, SUKOHARJO – Pemerintah desa atau Pemdes mengebut penyusunan anggaran pendapatan dan belanja yang menjadi syarat mutlak pencairan bantuan dana desa asal pemerintah pusat.

Hal ini dilakukan seiring percepatan penyaluran dana desa yang difokuskan untuk membantu pemulihan ekonomi dan adaptasi kebiasan baru di masa pandemi Covid-19.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Nominal bantuan asal pemerintah pusat tersebut untuk setiap desa di Kabupaten Jamu bervariatif pada 2021. Rata-rata nominal yang diterima Rp600 juta-Rp800 juta. Bantuan diprioritaskan untuk tiga hal yakni pemulihan ekonomi melalui pembentukan dan revitalisasi Badan Usaha Milik (BUM) Desa, program prioritas nasional dan adaptasi kebiasaan baru termasuk bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.

Baca juga: Ada Keluarga Sejahtera di Wonogiri yang Tak Mundur dari Penerima Bansos PKH

Penyusunan APB Desa mengacu pada hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) desa. Kegiatan Musrembang desa dihadiri para ketua rukun tetangga/rukun warga (RT/RW), tokoh masyarakat dan anggota karang taruna. Menyampaikan aspirasi mengenai program kegiatan yang dikerjakan selama 2021.

“Kami masih mengebut penyusunan APBDes yang menjadi syarat pencairan dana desa tahap I. Perlu perencanaan matang karena masih masa pandemi Covid-19,” kata Kepala Desa Karangasem, Kecamatan Bulu, Bambang Minarno, saat berbincang dengan Solopos.com, Senin (1/2/2021).

Menurut Bambang, sebagian tersedot untuk BLT dana desa yang diberikan kepada warga terdampak pandemi Covid-19 selama 2020. Mereka belum menerima bantuan sosial (bansos) reguler maupun bantuan sosial tunai (BST) Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca juga: Terdakwa Pembunuhan Sekeluarga Di Baki Sukoharjo Dituntut Hukuman Mati

Untuk BLT

Pada 2021, sebagian dana desa juga digunakan untuk BLT yang diberikan kepada warga tak mampu. “Kami tetap mendorong agar pengurus BUM Desa terus aktif mengelola unit usaha dan mengoptimalkan beragam potensi desa. Hal ini bisa mendongkrak pendapatan asli desa dan ekonomi masyarakat,” ujar dia.

Pernyataan senada diungkapkan Kepala Desa Madegondo, Kecamatan Grogol, Marzuki. Pemdes tengah mematangkan persiapan penyusunan APBDes untuk mencairkan dana desa. Pemerintah desa yang telah merampungkan penyusunan APB desa segera berkonsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sukoharjo. Instansi terkait bakal mengoreksi APB desa yang berisi berbagai program kegiatan fisik maupun nonfisik.

Sejauh ini, pengelolaan bantuan itu menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyelewengan dana desa yang berasal dari pemerintah pusat. “Siang ini [Senin] baru dirapatkan persiapan penyusunan APB Desa. Mudah-mudahan bisa rampung secepatnya karena perlu konsultasi dengan instansi terkait,” kata dia.