Pembangunan Masif Dianggap Penyebab Ketimpangan Ekonomi di DIY

SHARE
Pembangunan Masif Dianggap Penyebab Ketimpangan Ekonomi di DIY
SOLOPOS.COM - Maket perencanaan pembangunan kawasan titik nol kilometer, Malioboro, Kota Jogja. (Foto : istimewa)

Pembangunan secara masif di DIY dianggap menjadi salah satu penyebab ketimpangan ekonomi

 

PromosiHari Keluarga Nasional: Kudu Tepat, Ortu Jangan Pelit Gadget ke Anak!

Harianjogja.com, JOGJA- Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Indonesia (UII) Dr.Unggul Priyadi menyatakan persoalan ketimpangan ekonomi di DIY memang sangat menonjol. Pembangunan secara masif, diakuinya ternyata menjadi salah satu penyebab ketimpangan tersebut.

Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan HB X menyebutkan visi dan misinya sebagai Gubernur lima tahun mendatan bertema Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja.

Terkait hal itu, Unggul menilai jika memang tiga kabupaten di sisi selatan DIY itu akan dikembangkan, ia menilai pemerintah harus melakukannya dengan cermat. Pasalnya, kawasan DIY bagian selatan, terutama di sekitar area pesisir, memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.

“Pariwisata adalah sektor yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Tapi dalam hal ini pemerintah harus sangat berhati-hati. Jika salah langkah, ketimpangan sosial itu akan jauh lebih besar,” katanya saat dihubungi, Rabu (2/8/2017).

Salah satu instrumen penting untuk mengembangkan hal itu adalah desa wisata. Menurutnya, pemerintah harus memberikan perhatian lebih pada pengembangan hal ini.

“Bukan malah memberikan ruang pada investor besar. Pemberdayaan masyarakat memang harus menjadi tujuan utama. Pemerintah harus mengembangkan desa wisata, bukan malah wisata ke desa,” terangnya.

Terpisah, Juru Bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Suharwanto dalam penyampaian pandangan F-PAN terhadap visi dan misi Gubernur DIY menyatakan tingginya indeks ketimpangan antar wilayah itu adalah bukti gagalnya pemerintah dalam melakukan pembangunan.

Dalam periode lima tahun ke depan, pemerintah seharusnya menyiapkan program-program dan kebijakan yang berpijak pada pemerataan perekonomian.

“Visi dan misi itu kami harapkan bisa lebih dikorelasikan lagi dengan spirit yang sudah ada di UU dan Perda keistimewaan,” katanya.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
Promo & Events
Berita Terkini
Indeks Berita

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago