PEMBANGUNAN KARANGANYAR : Karanganyar Dapat Rp12 Miliar untuk Garap Kawasan Kumuh

SHARE
PEMBANGUNAN KARANGANYAR : Karanganyar Dapat Rp12 Miliar untuk Garap Kawasan Kumuh
SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Bisnis/Dok)

Pembangunan Karanganyar mendapat bantuan Rp12 miliar untuk menata kawasan kumuh.

Solopos.com, KARANGANYAR — Kabupaten Karanganyar menerima bantuan satu paket Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) di perkotaan untuk menangani kawasan kumuh pada 2015.

PromosiTop! Bos Tokopedia Masuk List Most Extraordinary Women Business Leader

Alokasi dana Rp10 milir-Rp12 miliar. Dana itu akan digunakan menggarap empat lokasi kawasan kumuh di Kecamatan Kebakkramat dan Colomadu. Tiga desa di Kebakkramat adalah Banjarharjo, Kaliwuluh, dan Kemiri sedangkan satu desa di Colomadu adalah Bolon.

“Pencapaian target 100.0.100 atau 100% sanitasi layak, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses air minum layak hingga 2019,” kata Koordinator Kota/Kabupaten P2KP Kabupaten Karanganyar, Dade Saripudin, kepada solopos.com, Jumat (21/8/2015).

Pemkab juga masih menerima bantuan langsung masyarakat (BLM) kemitraan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah senilai Rp850 juta. Alokasi dana itu akan digunakan untuk menangani persoalan infrastruktur jalan dan drainase di Kelurahan Lalung, yakni Ngledok dan Ngaliyan.

Dade menuturkan prioritas penanganan kawasan kumuh meliputi sejumlah hal. Yakni, keteraturan bangunan atau gedung, drainase lingkungan, jalan lingkungan, pengelolaan air bersih, ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah dan sanitasi, pencegahan kebakaran, dan lain-lain.

P2KP merupakan program lanjutan PNPM Perkotaan. Hal yang membedakan adalah sasaran utama P2KP adalah pembangunan infrastruktur dan permukiman.

Dade tidak menampik belum banyak orang tahu tentang P2KP. “Maka kami juga gencar sosialisasi. Target pada 2015 adalah membuat baseline untuk data terkait persoalan dan indikator di masyarakat. Ini untuk membuat strategi dan prioritas penanganan kawasan kumuh,” jelas dia.

Namun, dia menekankan proses penanganan kawasan kumuh harus melibatkan sejumlah pihak. “Bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa, hingga masyarakat,” kata dia.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
Promo & Events
Berita Terkini
Indeks Berita

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago