Kanalsemarang.com, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menginginkan adanya pembekalan berupa bimbingan teknis bagi anggota DPRD Jateng periode 2014-2019 terkait dengan fungsi kedewanan dan fungsi politik.
“Seusai dilantik pada awal September mendatang, saya ingin ada bimtek terhadap fungsi kedewanan dan fungsi politik dengan mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai pemateri,” katanya seperti dikutip Antara, Rabu (20/8/2014).
Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS
Menurut dia, dengan adanya bimtek tersebut maka para anggota dewan dapat lebih mengerti dan memahami mengenai bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan serta mana yang boleh dan dilarang sehingga tetap berjalan sesuai aturan.
Secara khusus Ganjar berpesan, agar para anggota dewan hasil Pemilu Legislatif yang akan dilantik pada 3 September 2014 harus melakukan revolusi politik yang fokus pada fungsi kedewanan dan fungsi pengawasan.
“Kalau revolusi politik yang bisa dilakukan ya dia harus mau untuk masuk pada wilayah tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme serta tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Mudah-mudahan, kata Ganjar, mentalitas para anggota dewan baru tidak tergoda pada pengembalian dana cukup besar yang telah digunakan saat pencalonan yang bersangkutan pada Pemilu Legislatif 2014.
“Pesan saya yang terakhir, apapun namanya, politik itu adalah citra maka relasi dengan media menjadi begitu penting sehingga ‘statement-statement’-nya dewan harus lebih menarik dan diarahkan pada apa yang menjadi permasalahan di masyarakat saat itu,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
