Pelaku Usaha Kuliner di Kota Solo Segera Divaksin, Cek Persyaratannya

Solopos.com, SOLO--Para pelaku usaha kuliner di Kota Solo akan divaksin. Namun, ada sejumlah syarat yang harus dijalankan para pelaku usaha kuliner. Selain ber-KTP Solo, Pemkot Solo mensyaratkan sasaran vaksin adalah bekerja sebagai karyawan restoran, rumah makan, warung makan di Kota Solo, dan para pedagang kaki lima (PKL) di Solo. Namun, pelaksanaannya belum terjadwal dan akan diberitahukan lebih lanjut.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Setyowati, mengatakan pengajuan dan pendataan masyarakat sebagai pemohon dikirimkan kepada Kepala DKK Solo dengan mencantumkan data diri. “Data diri itu meliputi nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor ponsel, dan diajukan ke nomor vaksinasi Covid-19 yakni 085713086636 dengan melengkapi data berupa nama usaha juga,” kata dia, melalui layanan perpesanan WhatsApp kepada Solopos.com, Selasa (8/6/2021),

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Setyowati menjelaskan apabila usaha kuliner tersebut memiliki beberapa karyawan sebaiknya diusulkan secara kolektif. “Apabila bersifat kolektif diminta mencantumkan nama dan nomor ponsel koordinator,” imbuhnya. Sebagai informasi, hingga 3 Juni 2021 capaian vaksinasi di Kota Solo mencapai 125.831 atau 135,07 persen, padahal target vaksinasi hanya 93.158.

Dari jumlah tersebut, vaksinasi tenaga kesehatan mencapai 12.130 atau 114,34 persen sedangkan targetnya 10.609. Sementara vaksin untuk lansia mencapai 42.149 atau 84,33 persen sedangkan targetnya 49.983. Vaksinasi untuk petugas publik 71.552 atau 219, 71 persen, sedangkan targetnya 32.556. Di sisi lain, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, menampik isu jumlah vaksin untuk Solo lebih banyak atau dilebihkan.

“Saya tidak tahu juga ya, kenapa Bupati Karanganyar dan perwakilan-perwakilan daerah lain bicara vaksine solo luwih akeh (vaksinnya solo lebih banyak). Padahal dibagi rata lho,” ungkapnya. Menurut putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, bukan jumlah vaksin yang diberi lebih, melainkan penyaluran vaksin yang dipercepat. “Kami memvaksinnya dipercepat karena maunya cepat-cepat. Dapat kiriman vaksin, langsung suntik. Tidak (diistimewakan). Kenapa diistimewakan? Dibagi rata. Pak Gubernur pasti membagi rata setiap kota," tandas Gibran.