Pelaku UKM Keluhkan Barang Impor Murah Marak Beredar di Toko Online

Pemerintah sudah membuat kebijakan penetapan bea masuk sebesar 7,5 persen untuk barang dengan nilai di atas US$75 namun dinilai belum berhasil menekan peredaran barang impor.
Pelaku UKM Keluhkan Barang Impor Murah Marak Beredar di Toko Online
SOLOPOS.COM - Ilustrasi belanja online (Youtube)

Solopos.com, JAKARTA — Pelaku usaha kecil menengah (UKM) serta industri kecil menengah (IKM) mengeluhkan maraknya barang impor beredar di toko online (e-commerce), khususnya yang berasal dari China. Hal itu diungkapkan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (9/12/2021).

“Kami melihat masih banyak keluhan barang-barang dari luar khususnya Tiongkok (China), itu masih dijual dalam platform dengan harga yang sangat murah,” ujar Haryadi seperti dikutip dari liputan6.com.

Dia menambahkan pemerintah sudah membuat kebijakan penetapan bea masuk sebesar 7,5 persen untuk barang dengan nilai di atas US$75 namun belum berhasil menekan peredaran barang impor. Untuk itu, pemerintah diminta mencermati permasalahan tersebut agar tercipta persaingan usaha yang adil.

Baca juga: Sambut Harbolnas 12.12, Cek 5 Tips Hindari COD Fiktif Ala Ninja Xpress

“Jadi jangan sampai ada ketidakadilan lah gitu ya, jadi jangan ada sampai yang melakukan dumping atau melanggar aturan-aturan sehingga dia bisa menjual dengan sangat murah padahal harusnya tidak seperti itu,” lanjut Haryadi.

Lebih lanjut, Hariyadi pun menyampaikan catatan untuk pemerintah. Salah satunya terkait prioritas peningkatan akses broadband dan kualitas layanan untuk mendorong adopsi teknologi digital oleh UKM dan IKM. Kemudian membantu agar pelaku usaha kecil tersebut untuk meningkatkan daya saing dengan berbisnis secara digital, legal, dan berorientasi global melalui pendampingan terstruktur dan terukur.

Program Memberdayakan UMKM

Bersamaan dengan itu, koordinasi dan sinkronisasi juga perlu dilakukan antarinstansi, sektor privat, dan dunia akademik. Hasilnya nanti bisa dirancang program untuk memberdayakan UMKM. “Dan juga akses untuk pembayaran elektronik, akses untuk pasar ini juga perlu didukung,” sebut Hariyadi.

Dia menambahkan, pemerintah harus memperluas akses domestik dan internasional terhadap investasi secara terbuka bagi semua sumber dan jenis modal. Hal ini agar UKM maupun IKM diuntungkan dari akses yang lebih luas terhadap alat pembiayaan mikro secara online. Selain itu, layanan pemerintah secara elektronik (e-government) juga perlu diperluas agar lebih banyak UKM bergerak naik dalam tingkat penggunaan digital.

Baca juga: Hampir Target, Program Sejuta Rumah Per November Tembus 931.592 Unit

Pada bagian lain, asosiasi platform dagang-el (e-commerce) memperkirakan nilai transaksi pada Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12 tahun ini bisa melampaui capaian 2020. Transaksi produk lokal diperkirakan bakal mendominasi belanja masyarakat.

“Kami masih sangat optimis bahwa Harbolnas 12.12 akan mampu mendorong kenaikan transaksi dengan kondisi masyarakat juga sudah mampu melakukan adaptasi terhadap situasi pandemi seperti sekarang,” kata Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga, Senin (6/12/2021), dilansir Bisnis.com/JIBI.

Bima mengatakan pelaku usaha bakal mendorong pemasaran produk lokal dalam Harbolnas 12.12 tahun ini. Pada 2020, nilai transaksi Harbolnas tercatat mencapai Rp11,5 triliun.

“Kami akan fokus mendorong produk lokal dalam Harbolnas kali ini. Kami menargetkan kenaikan transaksi produk lokal dan akan mendominasi transaksi 70 persen,” katanya. Dia memastikan platform dagang-el akan memberi sejumlah insentif agar menarik minat belanja masyarakat. Di antaranya melalui kerja sama dengan Bank Mandiri untuk subsidi diskon, meski Bima belum memerinci besaran diskon yang akan ditawarkan.

Baca juga: 4 Peluang Usaha Menguntungkan Saat Musim Liburan, Coba Yuk


Berita Terkait
    Promo & Events
    Honda Motor Jateng
    Berita Terkini
    Indeks Berita

    Apa yang ingin anda baca?

    :
    :
    Night Mode
    Notifications
    Support
    Privacy
    PasswordUpdated 15 days ago