Pelaku Seni dan Pengelola Wisata di Wonogiri Menjerit Akibat PPKM, Pemkab Diminta Lebih Peduli

Solopos.com, WONOGIRI — Pemkab Wonogiri Wonogiri dinilai sudah waktunya memperhatikan “urusan perut” kalangan terdampak pembatasan kegiatan masyarakat yang ketat. Jika perlu Pemkab terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui terpuruknya ekonomi mereka.

Seperti diketahui, hingga Maret ini Pemkab masih melarang warga menggelar resepsi/hajatan dalam skala besar, melarang pengelola membuka tempat wisata, dan belum mengizinkan pedagang berjualan di kawasan alun-alun.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Jeritan Rakyat atau Jerat Wonogiri, Hartono, kepada Solopos.com, Kamis (11/3/2021), mengatakan Pemkab sudah waktunya mendengarkan aspirasi kalangan terdampak pembatasan kegiatan masyarakat.

Baca Juga: Jejak Eks Sekretaris MA Nurhadi : Uang Rp1,7 Miliar di Kloset hingga Vonis 6 Tahun Bui

Mereka berupaya keras mengetuk pintu hati Pemkab agar melonggarkan kebijakan, karena terdesak kebutuhan “perut” yang semakin sulit dipenuhi mengingat ekonomi kian terpuruk. Menurut warga Kelurahan Kaliancar, Kecamatan Selogiri itu Pemkab tak boleh mengabaikan mereka.

“Wajar saja mereka pengin seperti daerah lain yang pembatasan kegiatan masyarakatnya sudah longgar. Kebutuhan mereka banyak, untuk mengangsur utang bank dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang setiap hari harus mengangsur bank thithil banyak hlo. Sementara, mereka tak bisa bekerja lagi karena tak ada tanggapan lantaran resepsi tidak boleh digelar, tempat wisata, dan alun-alun ditutup. Ironisnya lagi selama ini tidak ada solusi yang ditawarkan Pemkab,” ucap Hartono saat dihubungi.

Hartono melanjutkan pelonggaran pembatasan kegiatan masyarakat memungkinkan dilakukan lantaran penambahan kasus Covid-19 sekarang ini minim. Ruang isolasi pasien Covid-19 juga sudah banyak yang kosong. Itu mengindikasikan penularan Covid-19 sudah mulai terkendali. Selain itu penerapan protokol kesehatan sudah menjadi budaya.

Prokes

Warga selalu memakai masker saat keluar rumah. Memang ada sebagian kecil yang belum membiasakan menjalankan protokol kesehatan. Mereka hanya perlu dibina dengan pendekatan humanis agar patuh. Hartono meyakini protokol kesehatan bisa dijalankan secara ketat apabila pembatasan kegiatan masyarakat diperlonggar. Sebab, tidak ada orang yang ingin tertular Covid-19.

“Kalau PNS, pejabat punya gaji tetap. Tapi bagaimana dengan mereka yang mengandalkan pemasukan dari berdagang kecil-kecilan dan usaha seni. Yang terdampak banyak. Misalnya terkait dilarangnya hajatan. Yang terdampak pelaku seni, katering, tata rias pengantin, MC [pembawa acara], pelaku usaha sound system, persewaan perlengkapan hajatan, dan sebagainya. Sekarang ini semua menjerit,” imbuh Hartono.

Terpisah, anggota DPRD Wonogiri, Siti Hardiyani, tak memungkiri mendapat banyak aspirasi dari warga yang sangat berharap Pemkab mencabut larangan hajatan dan pembatasan lainnya. Menurut Wakil Ketua DPRD Wonogiri itu, Pemkab dapat mengkaji ulang atau mengevaluasi kebijakan itu setelah vaksinasi selesai.

Apabila setelah vaksinasi kasus terkonfirmasi positif Covid-19 turun atau dapat dikendalikan, Pemkab dapat melonggarkan pembatasan kegiatan masyarakat. Namun, jika sebaliknya Pemkab perlu tetap memperketat kegiatan masyarakat.

Baca Juga: Tentara Angkatan Darat AS Punya Kacamata IVAS, Ini Fungsinya

Namun, persoalannya hingga sekarang belum diketahui vaksinasi kapan akan selesai. Pada sisi lain, jika penerapan pengetatan kegiatan masyarakat terlalu lama akan membawa dampak lebih besar bagi warga berkepentingan.

“Pada kondisi seperti ini pengambilan kebijakan memang harus cermat. Warga terdampak menuntut diperhatikan, sedangkan Pemkab juga mesti hati-hati dalam memutuskan sesuatu karena ini menyangkut kesehatan masyarakat,” ulas Siti.