Solopos.com, JAKARTA – PT Pertamina (Persero) merespons terkait rencana mogok kerja yang dilayangkan oleh Forum Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB).
FSPPB berencana menggelar mogok kerja selama 10 hari untuk meminta perseroan mengabulkan tuntutan yang disampaikan ke manajemen, salah satunya menuntut adanya pergantian direktur utama.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Vice President Corporate Communications Fajriyah Usman mengatakan, terkait dengan aspirasi yang disampaikan pekerja, manajemen Pertamina selalu terbuka untuk melakukan dialog sesuai aturan hubungan industrial yang berlaku.
Untuk itu, Fajriyah juga berharap seluruh pekerja untuk tetap dapat mengedepankan kepentingan umum, dan bersama-sama menjaga kondusifitas operasional.
Baca Juga: Meramal Perbankan Era Digital, Gimana Nasib Kantor Cabang dan Pegawai?
Dia menambahkan, manajemen juga akan melakukan antisipasi dan mitigasi pada kondisi apapun untuk memastikan operasional perusahaan tetap dapat berjalan lancar, serta pelayanan BBM dan LPG tidak mengalami gangguan.
Berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/2004, infrastruktur energi yang berada di wilayah operasi Pertamina merupakan Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang harus terbebas dari ancaman dan gangguan.
Sesuai Keppres tersebut, ancaman dapat dimaknai sebagai setiap usaha dan kegiatan dengan segala bentuknya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat berpotensi membahayakan kelangsungan berfungsinya Obvitnas.
Sementara itu, gangguan adalah tindakan yang sudah nyata dan menimbulkan kerugian berupa korban jiwa dan/atau harta benda, serta dapat berakibat trauma psikis kepada pegawai dan karyawan di Obtivnas.
Baca Juga: Nggak Susah, Seperti Ini 5 Langkah Investasi di Masa Muda
Fajriyah menjelaskan, Pertamina sebagai perusahaan yang mengelola energi nasional bertanggung jawab dalam memastikan keamanan infrastruktur, termasuk usaha, kawasan atau lokasi, bangunan atau instalasi energi yang merupakan hajat hidup orang banyak, serta kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
“Untuk itu, kami berharap seluruh pekerja Pertamina ikut bertanggung jawab dalam mengamankan Obvitnas di area operasi, dan menjauhkan dari segala ancaman dan gangguan sebagai bentuk kontribusi kita pada bangsa dan negara, mengingat kawasan, infrastruktur, dan instalasi energi tersebut sangat diperlukan untuk melayani kebutuhan energi di seluruh wilayah Indonesia,” kata Fajriyah kepada Bisnis, Selasa (21/12/2021).
Kendati demikian, Fajriyah mengatakan, pihaknya memastikan pemenuhan kebutuhan BBM dan LPG, serta pelayanan kepada masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama Perusahaan.
Baca Juga: Perayaan HUT ke-23 Lorin Solo Hotel dalam Semangat Tangguh dan Tumbuh
Dia menuturkan, Pertamina dan seluruh pekerja bertanggung jawab dalam menjalankan amanah pemerintah untuk memastikan ketahanan energi nasional.
“Pekerja juga menjadi garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan penugasan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM dan LPG hingga ke pelosok wilayah 3T agar masyarakat terus dapat beraktivitas. Terlebih saat ini, Indonesia sedang berjuang keluar dari pandemi Covid-19, sehingga roda perekonomian nasional harus terus didorong bergerak,” jelasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
