Panglima TNI & Kapolri Diperintahkan Amankan Investasi dari Isu Politik

Presiden Jokowi memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri ikut mengamankan investasi dari ekses isu politik.

Solopos.com, BOGOR — Indikasi ancaman terhadap laju perekonomian tidak lagi dari dalam, melainkan dari luar, yaitu aspek politik dan keamanan domestik. Untuk itu, pemerintah menggandeng aparat penegak hukum untuk berperan dalam pengamanan investasi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pernyataan kepada pers seusai rapat terbatas di Istana Bogor, Senin (22/5/2017). Menurut, Menkeu, ada dua peristiwa yang bisa menjadi katalis positif bagi ekonomi Indonesia, yaitu disematkannya peringkat layak investasi dari Standard & Poor’s (S&P) dan untuk pertama kalinya Pemerintah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Momentum inilah yang presiden tekankan tadi dalam sidang kabinet, terutama dikaitkan dengan kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dan finansial. Sekarang ini muncul persepsi, apakah Indonesia terdistraksi, dan kami makin khawatir apabila isu politik mendominasi dalam penanganan investasi di dalam negeri,” ujar Menkeu.

Sri Mulyani menyampaikan Presiden telah memerintahkan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan untuk ikut menjelaskan secara sederhana kepada masyarakat mengenai alasan-alasan pemerintah menarik berbagai macam kegiatan investasi.

Dia menambahkan, masyarakat perlu menyadari bahwa investasi adalah cara untuk membangun, dan bukan mengancam Indonesia. Investasi infrastruktur, contohnya, akan membuka kesempatan kerja serta ikut membantu Indonesia mengejar ketertinggalan dari negara-negara besar lainnya.

Menkeu memaparkan Pemerintah tetap mengupayakan agar investasi bisa membuka kesempatan yang setara bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun, investasi juga diarahkan secara inklusif agar tidak memperlebar kesenjangan antara kemajuan ekonomi dengan sisi sosial, politik dan hukum.

“Jadi setiap investasi akan kita jelaskan, sampaikan, dananya dari mana, bentuknya dalam ekuitas, di neraca yang mana, BUMN atau neraca pemerintah, dan bagaimana progres ini harus diikuti secara detail. Agar kita bisa menjelaskan kepada masyarakat, berapa rupiah, dolar AS, yen, yang masuk ke RI akan menjadi apa.”