Solopos.com, SOLO—Proyeksi alokasi dana penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 meningkat menjadi Rp553,09 triliun. Sementara realisasi PEN 2020 mencapai Rp579,78 triliun atau capaiannya cuma 83,39% dari pagu Rp695,2 triliun.
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perjuangan melawan pandemi belum berakhir. Menurutnya, shmpir seluruh lembaga mencatat pertumbuhan perekonomian Indonesia pada 2020 terkontraksi lebih kecil dari negara lain. Sementara pada 2021 pertumbuhan sekitar 4,4% - 5,2%.
Promosi Telkom Apresiasi Wahyu, Warrior Telkom Akses yang Viral karena Bantu Petani
“Kita adalah salah satu negara di ASEAN yang melakukan vaksinasi di awal sejak 13 Januari lalu. Target vaksinasi awal untuk 1,3 juta tenaga kesehatan dan 17,4 jua petugas publik. Sampai hari ini sudah 179.000 orang yang divaksinasi. Target vaksinasi selesai Desember 2021,” kata dia, dalam webinar Akselerasi Pemulihan Ekonomi, Selasa (26/1/2021).
Baca Juga: Tak Cuma Baterai 7.000 MAh, Samsung Galaxy M62 Juga Dibekali Exynos 9825 Dan RAM 6GB
Airlangga memaparkan terkait PEN pada 2021 alokasi anggaran sebesar Rp553 triliun. Jika dibandingkan pada 2020 realisasi anggarannya sebesar Rp579,78 triliun. Artinya pemerintah melihat PEN memerlukan support yang sama pada 2020 lalu sehingga nanti menyelesaikan vaksinasi supaya tercapai herd immunity.
Dengan demikian, pemerintah tetap mendukung dengan mengalokasikan anggaran ke sejumlah sektor, yakni kesehatan Rp104,7 triliun 2020: Rp63,51 triliun), perlindungan sosial Rp150,96 triliun (2020: Rp220,39 triliun), program prioritas Rp141,36 triliun (2020: Rp66,59 triliun), dan dukungan UMKM serta pembiayaan korporasi Rp156,06 triliun (2020: Rp173,17 triliun).
Perlindungan Sosial
Airlangga memerinci sektor kesehatan (Rp1014,7 triliun) alokasinya untuk pengadaan dan operasional vaksin Covid-19, sarana dan prasarana alat kesehatan, biaya klaim perawatan, insentif tenaga kesehatan dan santunan kematian, dan bantuan iuran BPJS untuk PBPU.
Sedangkan untuk perlindungan sosial Rp150,96 triliun, ini untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, Bansos Tunai, Subsidi Kuota Pembelajaran Jarak Jauh, hingga diskon listrik. Sementara program prioritas senilai Rp141,36 triliun untuk dukungan pariwisata, ketahanan pangan atau food estate, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah dan subsidi pinjaman daerah, padat karya, kawasan industri, dan lainnya.
Baca Juga: Manisnya Bisnis Kue Keranjang Terhenti Pandemi Covid-19
Di sisi lain, pemulihan perekonomian ini didorong oleh keyakinan konsumen. Indeks keyakinan konsumen di level 96,50 pada Desember 2020 dan diharapkan menjadi 100 sehingga memberikan optimisme lebih lagi.
Seperti diketahui, 57% perekonomian Indonesia ditopang oleh konsumsi. Terkait PMI sudah di angka 51,3 lalu impor bahan baku dan barang modal sudah meningkat meski barang modal ini merefleksikan investasi.
Selain itu, kredit usaha rakyat (KUR) juga meningkat dan pada 2020 mencapai target 190%. Sedangkan sektor super mikro dalam penggunaan teknologi finansial angkanya sudah baik mencapai Rp140 triliun. Tekfin ini sebagai proxy usaha mikro kecil.
Tingkat jangka waktu lebih singkat sehingga mencerminkan denyut kegiatan di level mikro.
Selain itu, ketahanan sektor eksternal kita terjaga dengan baik tercermin dari surplus perdagangan USD 21,74 miliar. Ini sebuah angka positif ekspor masih bergerak. Ini didukung oleh produk CPO dan turunannya, mineral batu bara, logam, elektronik, dan perhiasan.
Baca Juga: Susul Samsung & Huawei, Apple Rancang Iphone Layar Lipat
Di sisi lain, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga membaik menunjukkan kepercayaan investor aware terhadap situasi di Indonesia. Rupiah juga mencatat penguatan tertinggi (14,03% sejak 31 Maret 2020) dibandingkan dengan negara peers (per 25 Januari 2021 mencapai Rp14.023/USD). Pemerintah terus berkomitmen mendukung PEN dan penanganan Covid-19.
Di samping itu, terkait UU Cipta Kerja pemerintah bakal mengeluarkan total ada 52 peraturan pelaksanaan. Pemerintah juga memberikan sentimen positif kepada dunia usaha dengan menetapkan kebijakan pengaturan bidang usaha yang lebih terbuka (positive) dan prioritas. Kriteria bidang usaha prioritas meliputi proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, dan atau orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi.
Sementara insentif yang diberikan yakni, insentif pajak berupa tax holiday, tax allowance, investment allowance; insentif kepabeanan dan cukai; insentif nonfiskal; dan lain-lain.
Baca Juga: Huawei P50 Series Bakal Tampil Dengan Tiga Layar Berbeda
Kerja Sama Dagang
Pemerintah juga mendirikan Indonesia Investment Authority (INA). Konsepnya ada dua jenis fund, yakni master fund dan thematic fund. Pihaknya berharap konsep ini bisa menarik sovereign wealth fund (SWF) dari luar negeri.
Seiring dengan terintregasinya perekonomian ASEN dengan lima mitra negara free trade agreement (FTA), negara anggota regional comprehensive economic partnership (RCEP) yang merupakan kerja sama dagang terbesar di dunia yang melibatkan 15 negara, telah menjadi pasar tujuan ekspor 57% dan sumber utama impor 67% bagi Indonesia.
“Ekonomi Indonesia diproyeksikan terus mengalami perbaikan dan akan berlanjut hingga 2021 hingga tumbuh pada kisaran 4,5% - 5,5%. Outlook ekonomi Indonesia 2021 sesuai rujukan dari lembaga terpercaya seperti World Bank, OECD, ADB, IMF, dan lembaga lainnya,” papar dia.
Pihaknya berharap apa yang dicanangkan pemerintah terkait PPKM, masyarakat terus menerapkan disiplin. Dalam pemberlakuan PPKM ini, pihaknya bakal memperbaiki sejumlah fasilitas kesehatan, salah satunya bed occupancy rate.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
