Pakar IT UGM: Tim Khusus Bentukan Presiden Tidak Perlu Melacak Hacker Bjorka

Solopos.com, YOGYAKARTA — Pakar Teknologi Informasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Ridi Ferdiana, menyarankan tim respons darurat yang dibentuk Presiden Joko Widodo fokus memperkuat keamanan data dan tidak perlu melacak peretas yang mengaku bernama Bjorka.

“Bjorka saat ini sudah dipastikan menyebarkan data tetapi belum tentu hacker-nya yang bersangkutan. Data yang tersebar umum terjual di deep web,” kata Ridi Ferdiana saat dihubungi, Rabu (14/9/2022).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menurut Ridi, tim respons darurat lebih baik fokus mempertebal keamanan data dibanding menindak dan melacak Bjorka. Selain itu, menggencarkan edukasi bagi masyarakat dan institusi agar memiliki budaya penyimpanan data secara aman.

Ridi menuturkan sistem perlindungan data tidak selamanya mampu menangkal serangan siber tanpa ada pembaruan seiring perkembangan teknologi semakin pesat.

“Sistem perlindungan data di sistem manapun tidak akan tahan peluru di lekang zaman. Artinya aman kemarin bukan berarti aman hari ini,” ujar Dosen Departemen Teknik Elektro dan TI Fakultas Teknik UGM ini.

Baca Juga : Presiden Bentuk Tim Khusus untuk Melawan Hacker Bjorka

Selain segera mengamankan data, lanjutnya, pemerintah perlu segera memberikan prioritas pada ekosistem yang mendukung perilaku dan budaya siber yang aman.

Menurut dia, teror berupa peretasan data bukan hanya perlu diwaspadai pemerintah melainkan juga semua institusi, termasuk masyarakat. Salah satunya tidak mengabaikan keamanan data.

Regulasi yang disusun, kata dia, sebaiknya bukan sekadar bersifat mengancam tetapi juga mengedukasi agar tercipta ekosistem digital yang nyaman untuk berkarya.

“Jangan mengabaikan atau denial [menyangkal] situasi keamanan data. Harus mulai tidak menganggap remeh hal-hal kecil terkait keamanan. Contoh menyebarkan tautan dokumen berupa data pribadi di media sosial. Padahal hal tersebut mudah dieksploitasi pelaku-pelaku kejahatan siber,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo akrab disapa Jokowi membentuk tim respons darurat saat rapat internal dan dihadiri Kepala BSSN Hinsa Siburian, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md, dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/9/2022).

Baca Juga : Pakar Siber Yakini UU Perlindungan Data Pribadi Cegah Bjorka

Rapat internal tersebut digelar selang beberapa hari setelah diduga terjadi kebocoran surat dan dokumen untuk Presiden Jokowi di internet. Peretas beridentitas Bjorka itu mengaku telah meretas korespondensi Presiden Jokowi, termasuk surat dari BIN.

Klaim tersebut viral setelah sebuah akun Twitter DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence mengunggah tangkapan layar dari Bjorka bahwa surat dan dokumen untuk Presiden Indonesia, termasuk surat yang dikirimkan BIN dengan label rahasia, bocor.