Pakar: Data Pemerintah Soal Jumlah Kasus Covid-19 Tak Akurat

Solopos.com, MADIUN -- Pemerintah dinilai menyampaikan data yang tidak akurat mengenai jumlah pasien positif terjangkit virus corona (Covid-19). Jumlah kasus Covid-19 saat ini diyakini ahli 20 kali lipat lebih besar dibandingkan yang dilaporkan.

Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Dr. Pandu Riono PhD, yang menyampaikan hal tersebut di kanal Youtube Narasi Newsroom dalam program Buka Mata yang tayang sejak Minggu (12/4/2020).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Sangat berbahaya kalau para ahli dan epidemiolog hanya menggunakan data dari pemerintah. Karena data itu sangat underestimate dan underreported. Seolah data hanya segitu," ungkap Pandu.

Gubernur Jatim Minta Surabaya Dan 3 Daerah Lain Pertimbangkan Ajukan PSBB

Ia mengatakan pernah membuat kurva perbandingan antara data yang dilaporkan pemerintah dengan apa yang terjadi di lapangan. Hasilnya ada gap yang sangat besar. "Kita mengalami underestimate data yang sangat luar biasa. Padahal [kasus Covid-19) yang terjadi sebenarnya 10 sampai 20 kali lipat lebih tinggi [dari yang dilaporkan," ujar pakar dari FKM UI itu.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan kesalahan dalam penentuan status pasien. Pemerintah baru menyatakan pasien itu positif Covid-19 jika hasil lab menunjukkan demikian. Padahal, kata Pandu, hasil pemeriksaan lab itu membutuhkan waktu cukup lama.

Data kasus Covid-19 yang diumumkan hari ini, menurut Pandu, adalah data lima hari lalu. "Pasien sudah di-swab [lima hari lalu] , sudah ada gejala, hasil labnya baru diketahui hari ini. sudah sangat terlambat. Mungkin banyak juga pasien yang meninggal yang belum sempat dicek lab," ujarnya.

Jenazah Perawat Semarang Ditolak Warga, 1.500 Perawat Ponorogo Kenakan Pita Hitam

250.000 Korban Jiwa

Pandu bersama pakar lain dari FKM UI pernah diminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk memprediksi jumlah maksimal warga yang terinfeksi Covid-19. Hasilnya, tim memprediksi akan ada 2,5 juta warga yang bakal terjangkit Covid-19 jika pemerintah tidak melakukan intervensi.

Dari jumlah tersebut, 10% di antaranya meninggal dunia, atau sekitar 250.000 jiwa melayang. "Kami memprediksi tidak kurang dari 220.000 pasien meninggal," tambah pria berkacamata itu.

Menurut Pandu, hal ini bisa diantisipasi jika saja Kementerian Kesehatan bisa bertindak tepat dan cepat. "Kalau Menteri Kesehatannya paham tentang masalah kesehatan masyarakat, seharusnya bisa ngotot bilang ke Presiden Jokowi [Joko Widodo], 'Pak kita harus bertindak'. Tapi yang terjadi, 'Pak [Presiden] tenang,' itu yang membuat lamban [penanganan Covid-19]," ujar Pandu.

Bupati Madiun Larang Warga Portal Jalan

Banyak ahli dan pakar yang sudah memberi masukan. Namun, menurutnya, tidak didengar pemerintah.