PAJAK BUMI BANGUNAN : Pemerintah Kaji Opsi untuk Ringankan Beban PBB

Pajak bumi bangunan akan disesuaikan dengan kemampuan subjek pajak yang menempati lahan itu.

Solopos.com, JAKARTA – Pemerintah akan mengeluarkan aturan yang memberikan keringanan terhadap masyarakat yang tidak mampu membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan, mengatakan pemerintah tidak ingin menjadikan PBB sebagai beban yang harus ditanggung masyarakat. Nantinya, pengenaan PBB akan disesuaikan dengan kemampuan subjek pajak yang menempati lahan tersebut.

“Kami tidak bisa membuat kebijakan yang mengurangi potensi penerimaan daerah, tetapi masyarakat tidak boleh terbebani oleh pengenaan PBB itu,” kata dia di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (1/4/2015).

Dengan begitu diharapkan masyarakat tidak lagi merasa khawatir untuk mengurus sertifikat kepemilikan lahan yang ditempatinya.

Ferry menuturkan pemerintah mempertimbangkan opsi untuk membebaskan, memangkas jumlah yang harus dibayar, atau menjadikannya sebagai utang yang harus dibayar sebelum masyarakat menjual lahannya.

Dalam konsep tersebut nantinya tarif PBB yang dikenakan kepada setiap orang akan berbeda-beda nilainya, meskipun tinggal di wilayah yang sama. Hal itu disesuaikan dengan kemampuan bayar pajak orang yang menempati lahan tersebut.

“Saat ada orang mampu yang membeli lahan orang tidak mampu, maka orang itu dikenakan pajak dengan nilai penuh dan lebih tinggi dari yang dibayarkan penghuni sebelumnya,” ujar dia.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan pemerintah daerah dapat menggunakan dana transfer atau insentif daerah sebagai pengganti pendapatan daerah yang hilang, karena keringanan PBB tersebut.

Kebijakan pemerintah tersebut juga nantinya akan menjadi payung hukum untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu.