Pajak Bertutur, DJP Dorong Generasi Muda Sadar Pajak

Solopos.com, SOLO— Program Pajak Bertutur 2021 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong generasi muda untuk memahami membela negara tidak selalu berarti memanggul senjata, tetapi dapat dilakukan dalam bentuk lain.

Salah satunya dengan cara mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik jalur pendidikan formal maupun nonformal dan juga membayar pajak yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Di sisi lain, DJP terus berupaya mengedukasi nilai-nilai kesadaran pajak kepada generasi muda melalui program inklusi kesadaran pajak.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, Slamet Sutantyo, mengatakan pelajar dan mahasiswa adalah calon wajib pajak masa depan. Menurutnya, kesadaran sangat penting bagi bangsa dan negara untuk ditumbuhkan seiring dengan pertumbuhan dari murid SD menjadi siswa SMP lalu SMA hingga perguruan tinggi.

“Para pelajar ini nantinya bisa berperan serta dari berbagai sisi. Entah dari relawan pajak dengan ikut memberikan asistensi dan edukasi kepada masyarakat, menjadi karyawan yang berkontribusi melalui pajak yang dipotong dan disetor melalui kantor masing-masing, atau menjadi pengusaha yang bisa menggerakkan roda perekonomian Indonesia,” ujar dia, dalam Pajak Bertutur virtual bertema Generasi Muda Sadar Pajak, Wujud Bela Negara, Rabu (25/8/2021).

Baca Juga: Kompak Turun! Simak Harga Emas 24 Karat di Pegadaian Hari Ini, Jumat 27 Agustus 2021

Dapat Lebih Memahami Manfaat Pajak

Slamet menjelaskan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Kemendikbudristek Dikti) bekerja sama memasukkan kata pajak dalam mata kuliah dasar umum demi masa depan Indonesia lebih baik. Selain itu, Pajak bertutur merupakan agenda penting DJP. Dengan harapan, kata pajak menggema dalam ingatan seluruh pelajar.

“Dengan demikian, anak-anak nanti tidak membenci, antipati terhadap pajak karena telah mengenal manfaatnya. Dengan adanya kegiatan ini para calon wajib pajak di masa yang akan datang dapat lebih memahami manfaat dan pentingnya pajak sehingga dapat menjadi wajib pajak yang taat pajak,” imbuh dia.

Di sisi lain, pada program Pajak Bertutur 2021 ini, Kanwil DJP Jateng II bersama dengan perguruan tinggi diikuti 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 6 Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) menggandeng institusi pendidikan mulai dari SD, SMP, dan SMA/SMK. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pengenalan dan pemahaman akan pentingnya pajak sabagai sumber penerimaan negara dalam APBN. Total peserta tercatat mencapai 1.276 peserta yang terdiri dari siswa SD, SMP, dan SMA/SMK sederajat serta mahasiswa dari 10 perguruan tinggi.

Pada program ini, Kanwil DJP Jawa Tengah II juga menyerahkan penghargaan kepada para pihak yang telah berperan dalam upaya menumbuhkan kesadaran pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Tengah II. Penghargaan diberikan kepada Universitas Sains Al Quran (Unsiq) Jawa Tengah di Wonosobo dan Universitas Islam Batik (Uniba) Solo.

Baca Juga: Tak Punya Smartphone, 11 Siswa SMPN 1 Jogonalan Klaten Belajar Daring di Sekolah

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, dalam laporannya mengatakan DJP mengedepankan program edukasi dan kehumasan yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Program edukasi perpajakan yang efektif ditargetkan dapat menjangkau tidak hanya WP terdaftar, namun juga calon wajib pajak di masa depan yang nantinya menjadi pelopor kepatuhan pajak bagi Indonesia maju dan sejahtera.

“Kami melakukan inklusi pajak melalui pendidikan formal dan nonformal. Di samping itu, kami kerja sama dengan pihak lain, melibatkan konsultan pajak, relawan pajak, bahkan marketplace kami ajak serta untuk melakukan edukasi perpajakan,” papar dia.

Suryo menjelaskan inklusi perpajakan di bidang pendidikan dengan memasukkan materi perpajakan dan menciptakan regulasi yang diperlukan. Di sisi lain, saat ini Indonesia diberikan berkah bonus demografi, maka generasi muda perlu dipersiapkan menjadi generasi emas yang akan memajukan bangsa.

Di samping itu, sejak 2014 hingga 2020 sudah banyak kementerian/lembaga yang menjalin kerja sama dengan DJP untuk meningkatkan kesadaran pajak. Antara lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2014, serta Kementerian Riset dan Teknologi pada 2016. Selanjutnya, kerja sama juga dilakukan dengan Kemendagri, Kemenag, dan Kemenhan. Selain itu, inklusi perpajakan juga ikut melibatkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Universitas Terbuka pada 2018 dan kerja sama dengan Kemenag untuk pelaksanaan inklusi pajak dalam lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kemenag.