OTT PUNGLI : Banyak Kasus di Daerah, KPK Bakal Sering Turun Gunung

Operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (Pungli) banyak diungkap KPK di daerah-daerah.

Semarangpos.com, SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan lebih sering berkunjung ke daerah-daerah, termasuk di Jawa Tengah (Jateng). Hal itu dilakukan guna melakukan tindakan pencegahan korupsi menyusul banyaknya tindakan operasi tangkap tangan (OTT) pungutan liar (Pungli) yang dilakukan kepada para pejabat daerah.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Rencana lembaga negara antirusah untuk sering menunjukkan beroperasi di daerah itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, seusai menggelar pertemuan dengan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan lima kepala daerah di Jateng di ruang kerja Gubernur Jateng, Semarang, Jumat (27/1/2017).

Kelima kepala daerah di Jateng yang turut serta dalam pertemuan itu, yakni Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, Wali Kota Pekalongan Achmad Alf Arslan Junaid, Bupati Semarang Mundjirin dan Bupati Banyumas Achmad Husein.

“Tidak ada apa-apa. Kami hanya bertukar pikiran tentang bagaimana cara melakukan pencegahan korupsi ke depan. Kami ini kan lembaga antikorupsi yang tidak hanya fokus melakukan penangkapan, tapi juga pencegahan. Jadi kami perlu mendengarkan langsung dari para kepala daerah terkait pencegahan itu,” beber Saut saat dijumpai wartawan seusai pertemuan.

Saut menyebutkan dalam pertemuan itu banyak mendapat masukan dan cerita yang menarik dari para kepala daerah terkait tindak korupsi di daerahnya. Oleh karenanya, ia pun menilai sudah seharusnya jika para pimpinan KPK untuk lebih sering turun ke daerah.

“Saya tadi sempat berkata [kepada para kepala daerah] ada baiknya jika kami [KPK] lebih sering berkunjung ke daerah. Apalagi setelah mendengar cerita dari para kepala daerah itu. Ternyata hal-hal seperti itu [tindak korupsi] memang kerap dijumpai,” ujar Saut.

Disinggung apakah ada rencana KPK untuk mendirikan perwakilan di daerah, Saut belum bisa memastikan. Ia sebenarnya setuju dengan rencana itu, namun untuk waktu dekat ini hal tersebut masih sulit diwujudkan.

“Saya pribadi sebenarnya setuju, tapi kita masih terganjal SDM [sumber daya manusia]. Sulit menemukan orang yang benar-benar memiliki integritas untuk bekerja dengan KPK,” imbuh Saut.