Orientasi Baru Sekolah Swasta

Solopos.com, SOLO -- Tidak sedikit pengelola dan penyelenggara sekolah swasta yang resah dengan rencana pemerintah yang akan menarik guru-guru berstatus pegawai negeri yang dipekerjakan di sekolah swasta (Solopos, 9 Oktobner 2019).

Keresahan dan kegelisahan sesaat kala menghadapi hal-hal baru adalah wajar. Akan menjadi tidak wajar manakala berhenti pada keresahan saja, tanpa berbuat sesuatu. Sesungguhnya yang ditunggu publik adalah respons sekolah swasta dalam menghadapi kebijakan itu?

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam pengamatan saya, secara garis besar respons atau tanggapan pengelola dan penyelenggara sekolah swasta dapat dipilah ke dalam tiga pola, yakni respons apatis, respons reaktif, dan resposn kreatif.

Variasi respons mencerminkan kualitas sekolah. Untuk mengetahui posisi masing-masing pihak, ketiga respons ini perlu dijabarkan lebih lanjut. Sebelum membicarakan hal itu, perlu penjelasan ringkas tentang seluk-beluk keberadaan sekolah swasta.

Di muka telah disebut dua istilah, yakni pengelola dan penyelenggara. Pengelola sekolah swasta adalah kepala sekolah beserta pendidik dan tenaga kependidikan di dalamnya. Sedangkan penyelenggara adalah yayasan atau organisasi pendidikan yang menaungi sekolah itu.

Di lingkungan Muhammadiyah strukturnya jauh lebih kompleks. Di samping pengelola dan penyelenggara, sebagaimana dijelaskan di atas, juga ada pemilik sekolah. Pemilik sekolah adalah persyarikatan (catat: bukan pemimpin/pengurus) Muhammadiyah, penyelenggaranya adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, dan pengelola adalah kepala sekolah beserta pendidik dan tenaga kependidikan yang menjalankan roda persekolahan sehari-hari.

Hidup Segan Mati Tak Mau

Pemahaman tentang seluk-beluk sekolah swasta ini penting karena dalam satu yayasan bisa jadi memiliki lebih dari satu sekolah. Tidak menutup kemungkinan sekolah yang berada dalam satu naungan yayasan memiliki kualitas yang beragam; mungkin ada sedikit yang unggul, tetapi ada juga yang biasa-biasa saja, dan bahkan ada sekolah yang hidup segan namun mati tak mau.

Demikian itulah gambaran tentang seluk-beluk dan keadaan umum sekolah swasta. Secara umum, keresahan dan kegalauan memang tengah menyelimuti mereka (baca: pengelola-penyelenggara sekolah swasta). Serangkaian kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah dalam dua dekade terakhir ini cenderung mengabaikan dan meminggirkan eksistensi sekolah swasta.

Sekadar contoh, pembukaan sekolah negeri baru yang lokasinya berdekatan dengan sekolah swasta. Situasi demikian diperparah dengan penambahan rombongan belajar di sekolah negeri sehingga arus peserta didik baru akan tersedot habis ke sekolah negeri.

Dengan begitu, aliran peserta didik baru ke sekolah swasta dari tahun ke tahun terus cenderung merosot. Kemerosotan arus siswa yang masuk berarti mengurangi pendapatan sekolah. Fenomena demikian sangat dirasakan sekolah swasta pada jenjang SMP dan SMA(K).

Guru-guru berstatus pegawai negeri sebagian besar diperbantukan di jenjang menengah ini. Dengan kata lain, yang paling terdampak dari kebijakan penarikan guru-guru berstatus pegawai negeri dari sekolah swasta adalah jenjang menengah. Dalam situasi demikian, tidak aneh bila hampir setiap tahun kita dengar ada sekolah menengah swasta yang tutup.

Ketika keadaan keuangan sekolah menipis, kemudian diikuti penarikan guru-guru berstatus pegawai negeri dari sekolah swasta, tentu penderitaan semakin bertambah-tambah. Dalam logika atau cara berpikir konvensional, kehadiran guru-guru berstatus pegawai negeri di sekolah swasta dianggap membantu meringankan beban keuangan sekolah.

Mereka digaji pemerintah, bukan dibayar oleh yayasan (penyelenggara), tetapi (di)pekerja(kan) di sekolah swasta. Dengan penarikan guru-guru berstatus pegawai negeri dengan sendirinya pengelola sekolah swasta harus mencari pengganti sekaligus mengganji dengan keuangan sekolah sendiri. Keadaan ini jelas sangat pelik, terlebih dalam situasi keuangan yang menipis akibat merosotnya arus peserta didik baru.

Respons Sekolah

Sebagaimana disingung di atas, secara garis besar respons pengelola atau penyelenggara sekolah swasta dapat dipilah ke dalam tiga pola, yaitu respons apatis, respons reaktif, respons kreatif. Respons mereka mencerminkan keadaan dan kualitas sekolah yang dikelola.

Respons apatis bersifat cuek dan masa bodoh, tidak peduli dengan berbagai kebijakan baru. Umumnya tanggapan ini diambil oleh sekolah swasta yang telah memasuki stadium mati suri, hidup sungkan mati tak mau. Mereka tidak memiliki energi dan harapan untuk hidup lebih panjang.

Respons reaktif berusaha memberi tanggapan atas kebijakan tersebut dalam bentuk permintaan menunda pelaksanaan kebijakan penarikan guru-guru berstatus pegawai negeri. Anehnya, mereka berusaha memengaruhi perubahan kebijakan (baca: eksternal), akan tetapi tidak berupaya memperbarui diri dan menata (internal) sedemikian rupa agar pada kemudian hari bila ada penarikan telah siap.

Ciri yang menonjol dari respons reaktif adalah meminta pihak lain (luar) berubah, akan tetapi diri (internal) sendiri tidak bersedia berubah. Posisi ini umumnya diambil oleh (pengelola/penyelenggara) sekolah yang kualitas sekolahnya rata-rata atau berada di level tengah.

Mereka berpandangan kehadiran guru berstatus pegawai sangat membantu keberlangsungan sekolah karena bekerja untuk sekolah tetapi yang menggaji pemerintah. Eksistensi sekolah seperti ini sesungguhnya sangat rentan karena arus masuk peserta didik baru sebagian besar berasal dari limpahan sekolah negeri atau swasta favorit.

Bila suatu saat sekolah negeri atau swasta favorit menambah rombongan belajar, dengan sendirinya arus masuk peserta didik baru akan semakin menurun. Respons kreatif berupaya memahami dan mengkaji kebijakan itu secara holistik, kemudian secara sadar dan terencana membenahi institusi sedemikian rupa dan berani mengambil langkah-langkah antisipatif, sehingga dapat tumbuh secara mandiri tanpa kehadiran guru berstatus pegawai negeri di lembaga sekolah swasta.

Ringkasnya, berusaha membenahi institusi sendiri (internal) sembari membaca tanda-tanda zaman secara cermat. Umumnya, respons kreatif ini diambil oleh pengelola atau penyelenggara sekolah swasta yang berkualitas unggul atau favorit. Mereka tidak menggantungkan diri pada pemerintah, tetapi lebih bertumpu pada kaki sendiri.

Pola Kecenderungan Tanggapan

Tampaknya, respons kreatif inilah yang perlu dipupuk oleh pengelola dan penyelenggara sekolah swasta. Perlu digarisbawahi bahwa kategorisasi atau tipologi respons sekolah swasta yang saya buat masih agak kasar. Meski demikian, diharapkan dapat memudahkan publik dalam membaca pola-pola kecenderungan tanggapan sekolah swasta atas kebijakan pemerintah.

Bagi pemerintah, tipologi ini dapat membantu dalam proses implementasi penarikan guru-guru berstatus pegawai negeri. Bila memang harus dilakukan (dieksekusi), sebaiknya dilakukan secara bertahap dan selektif dengan menimbang keadaan sekolah.

Sebelum penarikan guru berstatus pegawai negeri, perlu ada dialog dengan pengelola dan penyelenggara sekolah agar tidak mengganggu proses pembelajaran. Makna tipologi ini bagi pengelola maupun penyelenggara sekolah swasta adalah sebagai cermin bening yang dapat digunakan untuk introspeksi.

Apakah respons dan langkah-langkah yang diambil selama ini sudah berada pada jalur yang tepat? Dari keseluruhan pembahasan di muka, saya menarik kesimpulan sekaligus saran bahwa sekolah swasta harus berani melakukan reorientasi atas eksistensinya sampai benar-benar ditemukan orientasi baru yang benar-benar senapas dengan dinamika zaman.

Orientaasi baru itu berupa perubahan pola partisipasi dari partisipasi kuantitatif menuju partisipasi kualitatif. Bukan zamannya lagi bermimpi memperbesar daya tampung (baca: partisipasi kuantitif), tapi bercita-citalah menjadikan sekolah bermutu-unggul (baca: partisipasi kualitatif).

Ringkasnya, sekolah swasta yang baik dan unggul bukanlah yang siswanya banyak (banyak-banyakan siswa), tetapi sekolah yang mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dan menciptkan lingkungan sekolah yang berkualitas dan bermakna.

Tampaknya, sekolah model inilah yang didambakan publik dan diinginkan oleh pemerintah dalam rangka melahirkan generasi emas Indonesia, namun semua terpulang pada pengelola dan penyelanggara sekolah swasta, apakah tetap kukuh memilih orintasi lama, atau mau beranjak ke orientasi baru yang lebih menjanjikan masa depan.