[x] close
top ear
Suparjito (Istimewa/Dokumen pribadi)
  • SOLOPOS.COM
    Suparjito (Istimewa/Dokumen pribadi)

Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Selasa, 4 Agustus 2020. Esai ini karya Suparjito, pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan alumnus Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
Diterbitkan Minggu, 9/08/2020 - 20:54 WIB
oleh Solopos.com/Suparjito
4 menit baca

Solopos.com, SOLO -- Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang merasakan dampak pandemi Covid-19. Hampir seluruh negara di dunia mengalami kesulitan akibat pandemi ini.

Dampak Covid-19 memengaruhi kondisi perekonomian suatu negara bergantung pada tiga hal. Pertama, seberapa masif persebaran Covid-19. Kedua, seberapa banyak orang yang terinfeksi dan berapa besar tingkat kematiannya.

Ketiga, seberapa lama durasi waktu penyebaran Covid-19 berlangsung (Damuri dan Hirawan, 2020). Pandemi ini diprediksi akan memengaruhi perekonomian global yang lebih rumit daripada krisis keuangan global dan berpotensi menjadi krisis terburuk sejak great depression (Gopinath, 2020).

McKibbin dan Fernando (2020) membuat perhitungan prediksi dampak Covid-19 menjadi tujuh skenario. Empat skenario merupakan penjabaran dampak Covid-19 yang terjadi di Tiongkok serta risiko lanjutan pandemi yang dihadapi negara-negara lain termasuk guncangan ekonomi.

Tiga skenario lainnya merupakan prediksi dampak Covid-19 yang menyebar secara global dan menjadi pandemi serta memengaruhi seluruh sektor perekonomian. Skenario itu didasarkan pada serangan rata-rata Covid-19 antara 10%-30% dengan tingkat kematian 2%-3%.

Damuri dan Hirawan (2020) mengelaborasi menjadi tiga skenario untuk membuat perhitungan prediksi penurunan produk domestik bruto (PDB) di berbagi negara, salah satunya Indonesia. Skenario pertama mendeskripsikan serangan Covid-19 yang mencapai 10% dan tingkat kematian 2%.

Skenario kedua mendeskripsikan serangan Covid-19 yang mencapai 20% dan tingkat kematian 2,5%. Skenario ketiga mendeskripsikan serangan Covid-19 mencapai 30% dan tingkat kematian 3%.

Hasil perhitungan Damuri dan Hirawan (2020) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi menurun 1,3%-4,7% jika serangan Covid-19 mencapai 30% dan tingkat kematian 3%.

Artinya selama 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai maksimal 5% dengan didukung kondisi global dan domestik yang sesuai harapanmaka dampak pandemi sebagaimana diasumsikanoleh McKibbin and Fernando (2020) akan memicu penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi 0,3%-3,7%.

Stimulus

Sejak ditemukan kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah tercatat telah tiga kali mengeluarkan stimulus ekonomi. Pertama, stimulus ekonomi dengan fokus untuk membantu masyarakat, khususnya golongan masyarakat rentan melalui program bantuan sosial.

Progran bantuan sosial itu berupa kartu sembako dan program keluarga harapan, menyalurkan kartu prakerja, subsidi bunga perumahan untuk 40% masyarakat miskin, mempercepat pelaksanaan dan pencairan dana desa, serta mempercepat pencairan belanja negara.

Kedua, pemerintah mendorong peningkatan daya beli masyarakat dengan cara membebaskan pajak bagi pekerja industri manufaktur, menurunkan biaya kredit, dan menangguhkan biaya kredit. Ketiga, pemerintah menggelontorkan dana Rp405,1triliun atau setara 2,5 persen produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Dana ini dialokasikan dalam empat bidang, yaitu perlindungan sosial Rp110 triliun, kesehatan Rp75 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat Rp75,1 triliun, dan pemulihan ekonomi nasional Rp150 triliun.

Pada Senin, 27 Juli 2020, ditandatangani perjanjian kerja sama antara pemerintah dengan bank yang menerima penempatan uang negara guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Bank yang menerima penempatan uang negara itu antara lain Bank Jateng Rp2triliun, Bank DKI Rp2triliun, Bank BJB Rp2,5triliun, Bank Jatim Rp2triliun, dan Bank Sulutgo Rp1triliun. BPD Bali dan BPD DIY masih dalam tahap evaluasi untuk mendapatkan penempatan uang negara masing-masing Rp1triliun.

Penempatan uang negara di Bank BPD untuk disalurkan kepada debitur sehingga produktif dan menggerakkan perekonomian. Bank penerima penempatan uang negara ini harus melakukan ekspansi kredit sebesar dua kali lipat dari jumlah uang negara tersebut.

Himbara mampu melakukan ekspansi kredit sebesar tiga kali lipat. Berdasarkan perkembangan data kredit dan nonperforming loan atau NPL bank umum tersebut diketahui bahwa kredit selama periode April 2019 sampai April 2020 memang meningkat, namun pada April 2020 menurun.

Artinya, diperlukan kerja ekstra BPD untuk melakukan ekspansi kredit secara masif sehingga penempatan uang negara dapat bergulir sebesar dua kali lipat ke masyarakat. Perlu dicermati bahwa saat ini nilai NPL cenderung meningkat.

Artinya risiko terjadi kredit macet semakin bertambah sehingga diperlukan perhitungan yang cermat bagi bank sebelum menyalurkan kredit. Apakah ekspansi kredit akan digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu menggerakan roda perekonomian?

Data dari OJK periode April 2020 tentang komposisi kredit per jenis penggunaan di bank umum menunjukkan penggunaan kredit di bank umum didominasi modal kerja 45,62%, investasi 26,69%, dan konsumsi 27,69%.

Jika penempatan uang negara di bank umum digunakan untuk modal kerja, bank penerima penempatan uang negara harus lebih giat dan lebih hati-hati dalam melakukan ekspansi kredit, sementara kondisi saat ini kurang menguntungkan bagi dunia usaha dan rawan terjadi kredit macet.

Belum lagi tingkat daya beli masyarakat yang merosot tajam ke level 2,84% pada kuartal I-2020 jika dibandingkan pada kuartal IV-2019 yang sebesar 5,02%. Pada kuartal II-2020 kemungkinan daya beli semakin melemah bisa terjadi, mengingat kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) semakin luas jika dibandingkan kuartal I-2020 yang hanya berlaku di wilayah Jabodetabek.

Hal ini tentu tidak akan bisa mewujudkan upaya mendorong kembali pelaku usaha yang terdampak pandemi untuk bangkit kembali dengan berbagai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa penurunan suku bunga, penambahan plafon kredit, penambahan jangka waktu kredit, bahkan kredit dengan tingkat suku bunga yang murah karena daya beli masyarakat semakin menurun.

Setiap kebijakan tentu memiliki berbagai pertimbangan yang matang, namun tidak ada salahnya ketika dalam pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan harapan segera dilakukan perbaikan agar tidak terjadi permasalahan yang lainnya, serta sumber daya yang ada dapat dipergunakan seoptimal mungkin untuk memberikan kemanfaatan bersama.  (Naskah ini merupakan pendapat pribadi, tidak mewakili institusi)


Editor : Profile Ichwan Prasetyo
LIKE di sini untuk lebih banyak informasi terbaru di Solopos.com


berita terkait

berita terpopuler

Iklan Baris

Properti Solo & Jogja

berita terkini