KPK menangkap tujuh orang termasuk pejabat BPK dan Kemendes.
Solopos.com, JAKARTA — Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada Jumat malam (26/5/2017), membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Jakarta.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Dilansir Antara, Jumat (26/5/2017), Wakil Ketua KPK Laode M Syarief mengkonfirmasi bahwa OTT tersebut berkaitan dengan status WTP yang diraih Kemendes PDTT.
Tujuh orang termasuk pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Desa terjaring dalam operasi ini. Penangkapan ini diduga terkait kasus korupsi audit BPK di Kementerian Desa.
Dilansir Detik, Sabtu (27/5/2017), Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengonfirmasi kabar ini. “Unsur 7 orang itu ada penyelenggara negara. Ada 2 orang penyelenggara negara dan yang lain ada unsur-unsur pegawai negeri dan non-pegawai negeri,” ucap Febri, Jumat (26/5) malam.
Selain itu, sebelumnya Sekjen BPK Hendar Ristriawan mengatakan ada 2 auditor dan 1 staf yang terkena OTT KPK. Hendar mengatakan penangkapan dilakukan pada pukul 15.12 WIB, Jumat kemarin. Petugas KPK juga menyegel dua ruangan di kantor BPK.
Dua auditor yang diamankan KPK adalah Auditor Utama Keuangan Negara III Rochmadi Saptogiri dan Plt Kepala Auditorat di Auditorat Keuangan Negara III Ali Sadli KPK juga menyegel dua ruangan di BPK turut disegel. Sedangkan di Kemendes, ruang Biro Keuangan juga disegel.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan pihaknya masih menunggu keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang juga melibatkan pejabat di kementerian itu. “Informasinya masih simpang siur. Saya menunggu keterangan resmi dari KPK untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di KPK,” ujar Mendes di Jakarta, Sabtu (27/5/2017).
OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap dua orang auditor dan seorang staf dari Badan Pemeriksa Keuangan dan pihak lain dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berkaitan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kementerian tersebut.
Mendes mengaku mendapat kabar mengenai OTT tersebut pada pukul 19.00 dan ada salah satu ruang pegawai Kemendes yang disegel KPK. “Kami sudah kirim biro hukum ke KPK untuk dapat informasi,” katanya.
Bahkan, ia mengaku menunggu di kantor hingga pukul 24.00 WIB, namun belum mendapatkan kabar mengenai hal tersebut.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
