Solopos.com, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (RI) menemukan inkonsistensi pemerintah dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Padahal PPKM Darurat dilakukan untuk mengantisipasi persebaran Covid-19 di Indonesia yang kian melonjak.
Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan lembaganya kini masih melakukan kajian sistemik untuk memberikan saran kepada pemerintah. Saran tersebut agar mendapatkan hasil yang maksimal dalam menekan persebaran Covid-19.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Robert menyebut salah satu inkonsistensi pemerintah dalam PPKM Darurat yang ditemukan adalah masih dibukanya pintu masuk internasional.
Baca Juga: Jelang Iduladha 1442 H, Polri Bangun 1.065 Penyekatan di Lampung, Jawa, dan Bali
Menurutnya, hal itu sudah diatur pada Surat Edaran (SE) nomor 47 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Internasional dengan Transportasi Udara Dalam masa Pandemi Covid-19. Namun, kondisi di Indonesia saat ini berbeda dengan negara lain.
“Indonesia saat ini berada dalam situasi yang sangat serius dalam menghadapi persebaran Covid-19. Kita melihat bahwa kapasitas pemerintah masih belum memadai jika dibandingkan negara lain yang membuka pintu internasionalnya,” ungkap Robert melalui siaran persnya, Rabu (14/7/2021).
Dia berharap, pemerintah dapat kembali mengkaji dibukanya pintu penerbangan internasional untuk warga asing datang ke Indonesia.
Baca Juga: Banyak Penyekatan Jalan selama PPKM Darurat, Begini Cara Lihat di Google Maps
Konsistensi Penting
Sepatutnya, kata Robert, pemerintah mampu menakar kapasitas dalam penanganan Covid-19 di dalam negeri.
“Pemerintah perlu menutup sementara pintu kedatangan internasional selama PPKM Darurat agar lebih maksimal dalam menekan persebaran Covid-19. Ketegasan pemerintah dalam implementasi kebijakan di masa PPKM Darurat ini sangat diperlukan,” tegasnya
Dia menambahkan sikap konsistensi pemerintah dalam menentukan kebijakan sangat penting. Hal itu agar aparat yang ditugaskan dalam pelaksanaan di lapangan tidak kebingungan.
Baca Juga: Buronan Pembobol Bank Mandiri Rp120 Miliar Ditangkap saat Terpapar Covid-19
“Jadi penting sekali untuk memastikan konsistensi kebijakan dalam kerangka situasi darurat itu ditegakkan,” katanya.
Selain itu, Robert juga memastikan penanganan Covid-19 bukan hanya dalam pembatasan aktivitas masyarakat di muka umum. Namun, juga harus diperhatikan dalam vaksinasi untuk membangun herd immunity.
Sekaligus, meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana kesehatan serta pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran.
Baca Juga: Prabowo Dapat Jempol dari Jokowi di Istana Merdeka
“Kami juga membuka posko-posko pengaduan terkait dengan warga yang mengalami kendala atau hambatan dalam mengakses pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan,” katanya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
