Oalah,... Pejabat Pemkot Jogja Belajar Pengelolaan Pantai ke Batam

Ilustrasi/dok

JOGJA—Bagian Tata Pemerintah (Tapem) Pemkot Jogja membantah kepergian 36 pejabat ke Batam untuk plesiran. Mereka mengaku belajar penataan wilayah, perkembangan kawasan ekonomi dan pengelolaan pelabuhan dan pantai. Tapem tetap akan memberangkatkan rombongan kedua pada April mendatang.

Promosi Mudik: Traveling Massal sejak Era Majapahit, Ekonomi & Polusi Meningkat Tajam

Kepala Bagian Tapem Jogja Sisruadi mengatakan, Wakil Walikota Jogja Imam Priyono, bersama beserta tujuh camat dan 22 lurah sejak 20 hingga 23 Maret terkait studi banding pelimpahan kewenangan wilayah. “Kami ke sana bukan untuk hura-hura. Kami siap memaparkan hasil studi banding tersebut kepada Dewan. Kami sangat hati-hati karena ini menggunakan dana APBD,” ujar Sisruadi di Balaikota Selasa (26/3/2013).

Menurutnya, studi banding tersebut dilakukan untuk menambah wawasan para lurah dan camat agar mampu mengembangkan wilayah Jogja. Materi pelimpahan kewenangan wilayah yang dipelajari adalah pengembangan objek wisata dan otoritas pemerintah setempat.

Rombongan, jelas Sisruadi, mengunjungi sejumlah lokasi baik kawasan pantai, kawasan perkembangan ekonomi, pengelolaan pelabuhan dan penataan wilayah. Jogja sendiri tidak memiliki pantai, lalu mengapa tetap ke Batam?. “Batam dipilih karena pemkembangan wilayahnya begitu cepat. Kami belajar bagaimana memadukan otoritas pemerintah dengan masyarakat soal pengelolaan wisata,” kata Sisruadi beralasan.

Hasil studi banding sendiri, lanjutnya, akan dibuatkan laporan oleh masing-masing lurah dan camat. Terutama, terkait dengan rencana inovasi pengembangan di setiap wilayah. Misalnya, pengembangan kawasan kuliner dan sebagainya. “Pengembangannya disesuaikan dengan potensi wilayah masing-masing,” ungkap mantan Camat Jetis itu.

Bila sesuai dengan program musyawarah rencana pembangunan dan penyusunan anggaran, ujarnya, usulan pengembangan kewenangan di setiap wilayah akan direspon Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait. “Laporan yang ditulis wajib dipresentasikan. Rencananya setelah rombongan kedua pulang dari Batam. Implementasinya akan direalisasikan pada 2014 nanti. Tidak bisa tahun ini,” tambahnya.