Solopos.com, JAKARTA — Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ditargetkan bisa masuk ke dalam daftar 10 besar kota paling layak huni (livable city) di 2045.
Most livable cities umumnya memiliki lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek fisik maupun non-fisik, seperti fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, termasuk aktivitas ekonomi, dan hubungan sosial masyarakat.
Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI
Plt. Deputi Regional II Bappenas Mohammad Roudo mengatakan, pembangunan IKN Nusantara akan dilakukan dengan teknologi ramah lingkungan dan menggunakan 100 persen energi terbarukan.
Baca Juga: Impian Berbeda tentang Ibu Kota Nusantara
“Dengan catatan kami memiliki kota yang sangat ramah lingkungan, kami berharap bisa mencapai target zero carbon emission dan 100 persen energi baru terbarukan [EBT]. Jadi benar-benar smart city, visioner city. Mudah-mudah bisa diwujudkan,” ujarnya dalam diskusi Dari Jakarta ke Nusantara di kanal Youtube FMB9, Rabu (2/2/2022).
Nantinya, kata dia, para penduduk di IKN Nusantara dapat mengakses fasilitas yang ada dengan berjalan kaki selama 10 menit.
Hal itu membuat Nusantara sebagai walking city. Roudo menegaskan, sekitar 75 persen kawasan di Nusantara yang dibangun di atas area seluas 256.000 hektare di Kalimantan Timur itu tetap menjadi hutan.
“Menjamin kelestarian lingkungan. Dalam key performance indicator IKN ini didesain dengan kondisi alam. Kami memastikan biota dan ekosistem seminimal mungkin tidak kena dampak IKN, dan 75 persen itu ruang hijau,” ucapnya.
Baca Juga: Realokasi APBN Bisa Jadi Sumber Pembiayaan Proyek IKN Nusantara 2022
Untuk konsep perkantoran pemerintahan di IKN, dia menjelaskan, akan berbentuk sharing office agar bisa mengakomodasi kebutuhan para ASN di tahap awal proses pemindahan ibu kota.
“Untuk sementara, kami mendorong misalnya sharing office. Ini pertama dulu, ini kan pembangunannya bertahap ya, kalau dikonsentrasikan di 1 atau 2 tahun pertama, tentu akan berat bebannya,” ucapnya.
Konsep sharing office atau kantor bersama itu nantinya akan dikelompokan antar-rumpun kementerian koordinator, yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Setiap kantor kementerian/lembaga nantinya akan saling terhubung, baik secara fisik bangunan maupun digital yang ditunjang dengan model perkantoran pintar atau smart office.
Baca Juga: Muhammadiyah Siapkan Kader Terbaik untuk Ibu Kota Nusantara
Pemerintah pun telah beberapa kali berkunjung ke BSD dan Summarecon untuk melihat implementasi smart office yang diimplementasikan di tempat tersebut.
“Terdapat empat blok perkantoran yang mewakili masing-masing kementerian, dan bangunannya pun tanpa dinding,” kata Roudo.
Dia menuturkan, rencana induk pembangunan IKN Nusantara dibagi dalam empat tahapan, pertama pada 2020–2024 yang menjadi tahap awal pemindahan IKN dengan pembangunan infrastruktur utama, seperti kantor dan istana kepresidenan, gedung MPR/DPR, serta perumahan di area utama IKN Nusantara.
“Presiden pun rencananya pindah ke IKN Nusantara sebelum 16 Agustus 2024. Diharapkan bisa 17 Agustus-an di sana. Namun, kami masih melihat seperti apa kondisinya. Ini salah satu yang monumental juga,” tuturnya.
Tantangan Infrastruktur Dasar Menurutnya, target pembangunan infrastruktur utama untuk mendukung pemerintahan IKN Nusantara selama 2 tahun ke depan merupakan tantangan tersendiri.
Terlebih, dalam jangka waktu tersebut harus dilakukan pembangunan kawasan inti seluas 6.600 hektare.
Baca Juga: Ini Makna Nusantara Menurut Ketum PBNU
Di saat yang bersamaan juga harus dilakukan pembangunan kawasan perkotaan seluas 56.000 hektare.
“Selain Istana Presiden, pada tahap pertama juga akan dibangun gedung MPR/DPR, kantor pemerintahan, dan perumahan di area utama IKN Nusantara, serta fasilitas dan sarana prasarananya,” ujarnya.
Untuk tahap kedua akan dilaksanakan pada 2025–2035 yang akan menyelesaikan pemindahan pusat pemerintahan ke IKN.
Selain itu, pada tahap ini juga akan dilakukan pengembangan sektor-sektor ekonomi prioritas.
Baca Juga: Realokasi APBN Bisa Jadi Sumber Pembiayaan Proyek IKN Nusantara 2022
“Jadi untuk market mover, pemerintahannya dulu [dipindahkan], baru bisa menarik swasta untuk membuat pengembangan baru,” kata Roudo.
Kemudian tahap ketiga pada 2035–2045 akan melakukan peningkatan konektivitas dengan kota besar di sekitar wilayah IKN Nusantara, yakni Balikpapan sebagai penghubung logistik, Samarinda sebagai ibu kota pemerintahan provinsi, serta Penajam Paser Utara yang menjadi wilayah letak IKN Nusantara.
Dia menambahkan, IKN ditargetkan bisa menjadi 5 besar destinasi utama Asia Global Talent. Salah satunya, dengan membangun universitas berskala dunia di Nusantara.
“IKN akan dibangun universitas berskala dunia. Kemudian, rumah sakit besar seperti di Jakarta juga akan ada di sana,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
