Nomor Sama Pelat Nomor Arteria Dahlan, IPW: Usut Tuntas!

Sugeng menyebutkan pelat nomor setiap kendaraan harus ada pembeda, nomor bisa sama tapi ada pembeda pada huruf atau yang lain.
SHARE
Nomor Sama Pelat Nomor Arteria Dahlan, IPW: Usut Tuntas!
SOLOPOS.COM - Anggiat Pasaribu, perempuan yang mengaku anak jenderal bintang tiga berseteru dengan Arteria Dahlan (kanan). (Okezone)

Solopos.com, JAKARTA — Indonesia Police Watch (IPW) meminta Polri mengusut pelanggaran hukum dalam penggunaan pelat khusus polisi bernomor sama pada sejumlah kendaraan milik Arteria Dahlan.

“Polisi tidak boleh diam, harus diusut untuk pelanggaran hukum ini. Tidak boleh takut mengusut hal ini,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (21/1/2022).

PromosiTop! Bos Tokopedia Masuk List Most Extraordinary Women Business Leader

Sugeng menyebutkan pelat nomor setiap kendaraan harus ada pembeda. Nomor bisa sama tapi ada pembeda pada huruf atau yang lain.

“Kalau sama persis maka ada dugaan salah satunya palsu,” katanya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.

Menurut dia, penggunaan satu pelat pada beberapa kendaraan adalah pelanggaran hukum. Penggunanya adalah anggota legislatif selain dugaan pelanggaran pidana pemalsuan juga adalah pelanggaran etika yang harus diperiksa di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Baca Juga: Tuntut Arteria Dahlan Dipecat, Warga Sunda Demo di Gedung Sate Bandung

“Polisi tidak boleh diam, harus diusut untuk pelanggaran hukum ini. Tidak boleh takut mengusut hal ini. Kalau juga melibatkan oknum polisi maka harus diperiksa dan ditindak,” ujarnya.

Sugeng menyebut, pelanggaran hukum tersebut bisa dikenakan Pasal 263 Jo. Pasal 266 KUHP ancaman enam tahun dan Pasal 280 Jo. 288 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, ancaman dua bulan.

“Polri harus usut agar prinsip equality before the law berlaku,” kata Sugeng.

Baca Juga: Kasus Arteria Dahlan dan Sindrom Megalomania

Terkait penggunaan nomor polisi khusus bagi pemilik kendaraan selain anggota Polri, Sugeng menyebutkan, nomor registrasi untuk mobil dinas Polri tetap untuk kedinasan.

“Yang diberikan untuk sipil termasuk anggota DPR RI adalah nomor-nomor khusus dengan huruf RF itu diperbolehkan dengan membayar resmi pemasukan ke kas negara sebagai PNBP,” katanya.

Sugeng menambahkan, terkait kasus ini, IPW memberikan catatan adalah perilaku anggota DPR RI yang menggandakan pelat nomor sama untuk lima mobil adalah tindakan tercela.



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
Promo & Events
Berita Terkini
Indeks Berita

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago