KTM WTO BALI : India Tetap Tolak Pengurangan Batas Penimbunan Pangan

Solopos.com, NUSA DUA — India menyatakan masih membuka ruang untuk berdiskusi guna mencapai kesepakatan permanen mengenai Paket Bali dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) di Nusa Dua, Bali. Namun, beberapa tuntutan mereka masih menjadi harga mati yang tak bisa dikompromi.

Menteri Perdagangan dan Perindustrian India, Anand Sharma, menuturkan masalah ketahanan pangan merupakan hal yang tak bisa diganggu gugat karena menyangkut kepentingan masyarakat dan petani di negaranya. “Kami datang untuk bernegosiasi, untuk menghasilkan aturan yang seimbang,” katanya, Kamis (5/12/2013).

Promosi Jadi Merek Bank Paling Berharga di RI, Nilai Brand BRI Capai US$5,3 Miliar

Dia menuturkan semua kesepakatan perdagangan harus diharmonisasikan dengan komitmen untuk menghapus kelaparan dan memastikan hak pangan yang sesuai dengan Millenium Development Goal (MDG). Negeri dengan populasi 1,2 miliar penduduk tersebut menginginkan porsi stok di dalam negeri ditingkatkan. Hal ini menyangkut kepentingan mereka untuk mencukupi kebutuhan pangan bagi 1,2 miliar penduduk dengan menyimpan stok yang dilegitimasi undang-undang pangan.

“Kami tidak dapat berkompromi. Ini hal fundamental. Ini merupakan hak yang diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB],” ujarnya.

Selain itu, India juga tetap meminta agar persentase stok itu dinaikkan atau tetap dan berdasarkan harga yang mencerminkan kondisi saat ini dan tak bisa lagi berpatokan pada harga 27 tahun silam. Saat ini, berdasarkan Putaran Uruguay, sebuah negara hanya membolehkan penimbunan produk pertanian sebesar 10% dari total produksi nasional. Namun, nilainya berdasarkan pada harga komoditas pertanian pada 1986-1988.

“Jika ada yang melihat harga makanan tidak naik dalam tiga dekade terakhir, dengan sangat hormat, saya menentang hal tersebut,” katanya.

Pihaknya juga tidak mencari peace-clause yang ditawarkan negara maju, yakni pemberian subsidi pertanian di atas 10% dari total produksi nasional selama empat tahun. Kemungkinan besar, India hanya akan menyetujui delapan dari 10 draf teks yang diajukan dalam Konferensi Tingkat Menteri World Trade Organization (WTO) di Bali. “Kami tidak mencari peace-clause, tetapi kami akan berdiskusi untuk keputusan yang permanen,” paparnya.

Sharma mengklaim saat ini India mendapatkan dukungan dari beberapa negara yang digambarkan jumlahnya sebanding dengan 75% populasi dunia. Oleh karena itu, lanjutnya, tidak adil jika hanya menyalahkan India.

Selain itu, Sharma menegaskan bahwa program ketahanan pangan tidak ada kaitannya dengan permasalah politik menjelang pemilihan umum di India pada tahun depan karena masalah ini telah berhembus sejak delapan tahun lalu. “Lebih baik tidak mendapatkan kesepakatan daripada kesepakatan yang buruk. Jika tidak ada kesepakatan, maka tidak akan berpengaruh terhadap apa pun,” katanya.