Negara Rugi Rp3,6 Triliun Gara-Gara Kasus Korupsi Garuda Indonesia

Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin, mengungkap kerugian sementara negara akibat kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan penyewaan pesawat PT Garuda Indonesia Rp3,6 triliun.
SHARE
Negara Rugi Rp3,6 Triliun Gara-Gara Kasus Korupsi Garuda Indonesia
SOLOPOS.COM - Pesawat Garuda Indonesia berada di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. (JIBI/Bisnis Indonesia/Suselo Jati)

Solopos.com, JAKARTA — Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin mengungkap kerugian sementara yang diderita negara akibat kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan penyewaan pesawat PT Garuda Indonesia (GIAA).

Nilai kerugian sementara yang ditanggung negara akibat ulah Garuda Indonesia mencapai Rp3,6 triliun. Burhanuddin juga menjelaskan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dan penyewaan pesawat Garuda Indonesia sudah naik ke tahap penyidikan.

PromosiTop! Bos Tokopedia Masuk List Most Extraordinary Women Business Leader

Baca Juga : Dirut Garuda Dukung Pelaporan Kasus Dugaan Korupsi Pembelian Pesawat

Meskipun, katanya, status penyidikan itu belum diikuti penetapan tersangka. Namun, Burhanuddin menjelaskan tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menemukan alat bukti cukup untuk menaikan perkara itu ke tahap penyidikan.

“Mulai hari ini, kasus korupsi PT Garuda Indonesia sudah kami tingkatkan ke tahap penyidikan umum dan tahap pertama ini akan kami dalami pengadaan pesawat ATR 72-600 dulu,” tuturnya di Kejagung, Rabu (19/1/2022) seperti dilansir Bisnis.com, Rabu.

Baca Juga : Menteri BUMN Laporkan Kasus Sewa Pesawat Garuda, Ini Respons Kejagung

Burhanuddin memastikan Kejagung tidak akan kesulitan mengungkap tersangka yang terlibat dalam perkara korupsi pengadaan dan penyewaan pesawat PT Garuda Indonesia itu. Salah satunya karena kasus tersebut sudah pernah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia mengatakan tim penyidik bakal berkordinasi secara intensif dengan KPK untuk menangkap dan memenjarakan pelaku tindak pidana korupsi PT Garuda Indonesia. “Kami akan terus berkoordinasi dengan KPK agar tidak terjadi nebis in idem. Kasus ini sebelumnya kan sudah tuntas di KPK. Jadi kami akan kordinasi.”



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
Promo & Events
Berita Terkini
Indeks Berita

Apa yang ingin anda baca?

:
:
Night Mode
Notifications
Support
Privacy
PasswordUpdated 15 days ago