Solopos.com, SOLO— Meski potensi keuangan digital disebut besar, namun bukan berarti tidak ada tantangan yang mengiringinya. Indeks literasi keuangan yang lebih rendah dari pada indeks inklusi keuangan saat ini juga harus menjadi perhatian lebih.
Diketahui, belum lama ini OJK telah mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022 yang menunjukkan adanya peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Hasil SNLIK tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% dan inklusi keuangan sebesar 85,10%. Nilai tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK 2019 yaitu indeks literasi keuangan 38,03% dan inklusi keuangan 76,19%.
Meski meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, namun antara indeks literasi dan indeks inklusi keuangan masaih ada gap yang cuku besar. Hal ini dinilai berbahaya, karena banyak masyarakat yang telah mengakses layanan keuangan namun tidak memahaminya.
“Salah satu concern utama kami adalah indeks inklusi finansial kita yang lebih tinggi dari indeks literasi kita, ini bahaya,” kata salah satu narasumber Seminar Outlook Inovasi Keuangan Digital 2023 yang digelar di UNS, Kamis (15/12/2022), Komisaris Linkaja & AwanTunai, Rico Usthavia Frans.
Seminar tersebut dipandu oleh Presiden Direktur Solopos Media Group (SMG), Arif Budisusilo.
Baca Juga: Resesi Global Masih Mengancam, OJK Minta Bank Tingkatkan Pencadangan
Ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kondisi tersebut. Salah satunya kemungkinannya adalah karena semakin mudahnya mengakses layanan keuangan yang dapat dilakukan secara online.
Dia mengatakan, pada zaman dulu, inklusi keuangan banyak dilakukan melalui lembaga keuangan konvesional. Bisa jadi saat itu indeks inklusi keuangan akan bergerak pelan, namun masyarakat memahami tentang layanan keuangan yang diaksesnya.
Sebab orang yang tidak memahami layanan keuangan, biasanya tidak bisa mengakses pinjaman ke bank. Namun saat ini dengan hadirnya teknologi digital, orang yang tidak begitu memahami soal keuangan pun bisa meminjam uang. Misalnya saja dengan hadirnya fintech yang memungkinkan orang bisa mengakses pinjaman melalui HP tanpa perlu memahami.
“Jadi ini bukan hanya bicara bagaimana bisa diterima [masyarakat], tapi juga bagaimana mengedukasi. Ini perlu diperhatikan mengenai keseimbangan antara kecepatan dengan kemampuan mengedukasi agar tidak jadi bumerang,” lanjut dia.
Baca Juga: Izin Usaha Mandiri Finance Indonesia Resmi Dicabut, Ini Penjelasan OJK
Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI), Sunu Widyatmoko, juga menyatakan setuju akan pentingnya literasi keuangan. Menurutnya sejauh ini asosiasi bersama dengan regulator terus berupaya untuk mengedukasi masyatakat terkait pinjaman. Tentang apa yang boleh dilakukan dan yang tidak.
Menurutnya pemahaman mengenai layanan keuangan ini tidak hanya dipengaruhi dengan latar belakang pendidikan. Sebab sekarang tidak sedikit dari kalangan mahasiswa yang juga menjadi sasaran penipuan.
Baca Juga: Kapan Rupiah Digital Diluncurkan Bank Indonesia, Ini Bocorannya
“Prinsip dalam memahami produk keuangan itu ada dua hal, yakni legal dan logis. Kalau legal ini sudah jelas. Kemudian logis, yang mestinya juga diperhatikan. Di sini saya kira literasi sangat penting. Bukan dari sisi latar belakang pendidikan, tapi juga kemampuan melihat legal dan logisnya,” kata dia.
Sementara itu James Wiyadi yang merupakan Wakil Ketua Umum Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (Aludi), menyampaikan saat ini Aludi juga terus berupaya berkolaborasi dengan regulator untuk melakukan edukasi kepada masyarakat.
Salah satunya adalah dengan memanfaatkan ruang-ruang seminar. “Kita tahu OJK ada banyak kantor di wilayah. Kami lakukan dengan acara sosialisasi. Salah satunya melalui kegiatan ini [seminar],” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
