Muhammadiyah Minta Pulau Jawa Di-Lockdown 3 Pekan

Solopos.com, JOGJA -- Dorongan agar pemerintah berani mengambil kebijakan lockdown terus mengalir. Terbaru, Muhamadiyah menyarankan pemerintah agar memberlakukan lockdown setidaknya hingga tiga pekan di Pulau Jawa.

Menurut Muhammadiyah, kebijakan ini sudah saatnya diambil untuk menekan laju kasus Covid-19 sebelum menjadi bencana.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua Muhammadiyah Covid-19 Commad Center (MCCC), Agus Samsudin, mengaku telah berkirim surat ke Presiden Joko Widodo pada Selasa (29/6). MCCC memberikan tiga rekomendasi kepada Jokowi agar bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pengendalian Covid-19.

"Pemerintah pusat dan daerah perlu menerapkan kembali kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti pada awal pandemi. Paling tidak untuk seluruh provinsi di Pulau Jawa selama minimal tiga pekan. Kebijakan ini disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar informasi yang menyesatkan (hoax/disinformasi) dan jaminan sosial bagi warga terdampak secara ekonomi selama PSBB tersebut diberlakukan," katanya dalam siaran persnya kepada wartawan, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga: RSUP Surakarta Juga Buka Penerimaan Relawan Covid-19, Ini Syaratnya

Selain itu MCCC menyinggung soal ketersediaan fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) dalam keadaan memprihatinkan. Perlu campur tangan agar kasus positif bisa ditekan.

Rekomendasi Muhammadiyah itu, kata Agus, dengan mempertimbangkan kondisi terkini. Berdasarkan data pemerintah melalui website Covid19.go.id, terjadi peningkatan penambahan kasus per hari yang sangat tinggi sejak Maret 2020.

Pada tanggal 27 Juni 2021 mencapai 21.342 kasus Covid-19 dalam sehari yang tersebar pada 33 provinsi, sehingga total pasien yang terjangkit virus corona di Indonesia kini mencapai 2.115.304 orang terhitung.

Zona Merah

Data Satgas Covid-19 dalam periode yang sama mengungkap zona merah Covid-19 di Indonesia kini menjadi 60 kabupaten/kota. Jumlah ini meningkat drastis dari pekan lalu yang hanya 29 kabupaten/kota.

Baca Juga: Jateng Jadi Provinsi dengan Zona Merah Paling Banyak, Ini Daftarnya

Angka positif rate juga mengalami peningkatan tajam menjadi di atas 20% di 16 provinsi di Indonesia dari sumber vaksin.kemkes.go.id. Tercatat, ada lima provinsi dengan penambahan kasus baru Covid-19 tertinggi. Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta 9.394 kasus baru, Jawa Barat 3.988 kasus baru, Jawa Tengah 2.288 kasus baru, Jawa Timur 889 kasus baru, dan DIY 830 kasus baru.

"Peningkatan jumlah kasus secara tajam mengakibatkan risiko kolapsnya fasilitas layanan kesehatan di Indonesia. Ini karena kurangnya ruang perawatan pasien Covid-19, kurangnya jumlah tenaga kesehatan. Dan kurangnya suplai logistik medis seperti oksigen, alat pengaman diri (APD) berserta obat-obatan yang diperlukan. Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit untuk pasien COVID sudah mencapai di atas 90% di sejumlah daerah. Sementara fasilitas isolasi mandiri (komunal/pribadi) di luar fasyankes yang layak masih sangat terbatas," jelasnya.

Keterbatasan fasilitas isolasi mandiri, imbuh Agus, menyebabkan banyaknya angka kunjungan ke rumah sakit dan menyebabkan rumah sakit tidak mampu menampung dan merawat pasien secara optimal.