Solopos.com, SOLO – Kebijakan Mendikbud Nadiem Makarim soal akreditasi dan keleluasaan mahasiswa S1 belajar lintas prodi selama tiga semester dikritik pihak Muhammadiyah. Mereka menilai kebijakan belajar lintas prodi tersebut dibuat tanpa memahami kehidupan di kampus.
Sekretaris Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Sayuti, menilai Mendikbud Nadiem Makarim tidak melakukan kajian mendalam terhadap kebijakan yang disebut dengan nama Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Kami sayangkan Pak Menteri mengambil kebijakan tanpa kajian mendalam. Meskipun Peraturan Menteri (Permen) tidak diperlukan naskah akademik, tapi perubahan yang dia dilakukan sangat drastis tanpa memahami kehidupan kampus secara lebih baik,” ujarnya di sela-sela Diskusi Respons Muhammadiyah Terkait Kebijakan Merdeka Belajar di Gedung Induk Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Sukoharjo, Rabu (5/2/2020).
Diskusi tersebut dihadiri perwakilan pimpinan perguruan tinggi di lingkungan Muhammadiyah, pengurus majelis pendidikan tinggi, dan tim asistensi. Muhammad Sayuti, juga menilai kebijakan akreditasi otomatis dalam lima tahun untuk prodi maupun institusi dapat membuat perguruan tinggi lengah, sehingga kurang memperhatikan mutu pendidikan.
Sedangkan kebijakan lintas prodi menurutnya membutuhkan kajian panjang dan waktu sebelum diaplikasikan. Sebab, setiap kebijakan baru harus mempertimbangkan masa transisi.
“Penghapusan UN [Ujian Nasional] saja diputuskan sekarang [2020] dan berlaku 2021. Kebijakan lintas prodi ini juga harusnya tidak cepat-cepat, butuh waktu transisi,” imbuhnya.
Meski demikian, Muhammad Sayuti mengatakan Muhammadiyah bakal tetap mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, pihaknya berkomitmen akan selalui mengkritisi kebijakan-kebijakan Mendikbud.
“Muhammadiyah selalu mengikuti aturan. Sehingga kami tetap mempersiapkan diri terhadap kebijakan-kebijakan itu. Secara internal kita harus menyiapkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal yang kuat. Apa pun regulasinya, kami harus kosentrasi pada mutu karena Mumammadiyah dipecaya masyarakat,” imbuhnya.
Hal senada disampaikan Direktur Program Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial UMS, Azaki Khoirudin. Dia meminta Mendikbud berhati-hati dalam mengatur kebijakan teknis.
“Kami dukung gagasan Pak Menteri dalam Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Tapi untuk kebijakan teknis, Pak Menteri perlu berhati-hati,” kata dia.
Sementara itu, Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah, Lincolin Arsyad, menyatakan akan mengikuti kebijakan pemerintah dengan tetap mengkritisi.
“Kami ikuti pemerintah, tapi dengan kritis. Kami juga akan diskusi terus, karena pemerintah juga masih diskusi terus ini,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
