MUDIK LEBARAN JOGJA : Ulama Diminta Berperan Kurangi Kemacetan

Mudik bukan hanya persoalan lalu lintas, melainkan juga terkait kebiasaan mudik.

Harianjogja.com, JOGJA-Akademisi menilai, ulama perlu memberikan peranan dalam mengurangi kepadatan lalu lintas saat musim mudik lebaran tiba. Hal tersebut dikarenakan, mudik bukan hanya persoalan lalu lintas, melainkan juga terkait kebiasaan mudik yang merupakan fenomena sosial masyarakat yang bersifat tahunan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) Universitas Gadjah Mada, Sunyoto Usman pada Rabu (29/6/2016) mengatakan, mudik lebaran merupakan salah satu kebiasaan yang muncul dari adanya pemahaman para perantau, untuk berkumpul bersama dengan keluarga di kampung halaman dengan cara bertemu dan bertatap muka langsung. Padahal mobilisasi yang mereka lakukan secara serentak menyebabkan kemacetan hingga kecelakaan.

“Sudah saatnya para ustad memberi penjelasan silaturahmi tidak harus ketemuan langsung. Jadi urusan kemacetan dan upaya perwujudan zero accident ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Perhubungan, dan Kepolisian,” kata dia dalam forum bertema Tinjauan Sosial Pencapaian Zero Accident Saat Mudik Lebaran, di Kantor Pustral UGM.

Para ulama, imbuh dia perlu menyampaikan dalil dari tafsir Alquran dan hadis sehingga pelaksanaan silaturahmi bisa dilakukan di hari-hari libur lainnya, bukan hanya libur Idul Fitri. Misalnya, pada saat perayaan Maulid Mabi, ldul Adha, dan peringatatan hari besar muslim lainnya. Langkah mengikutsertakan partisipasi para ulama ini diperlukan, sebagai bentuk terobosan untuk mengurangi atau meminimalisasi problem klasik yang terjadi tiap tahun itu. Mengingat, jumlah pemudik yang besar kerap menimbulkan kecelakaan, seperti 2014 sebanyak 3.888 peristiwa, dan 2015 ada 3.049 peristiwa.

Sementara itu perwakilan dari Ditlantas Polda DIY AKBP Heru Setyawan menerangkan, kemacetan dan upaya mewujudkan zero accident juga membutuhkan peranan dari pemimpin daerah mulai dari Bupati atau Walikota, hingga Gubernur. Kebijakan yang mereka miliki, harapannya dapat membantu memberikan solusi atas semakin meningkatnya jumlah kendaraan dari tahun ke tahun. Di Sleman saja misalnya, diketahui ada 50 unit sepeda motor baru masuk menjadi bagian lalu lintas Sleman, setiap harinya. Ia menyadari, solusi atas persoalan lonjakan jumlah kendaraan bermotor cukup sulit ditemukan, mengingat keberadaan kendaraan bermotor juga memberikan pemasukan kepada daerah dalam bentuk pajak.