Solopos.com, JAKARTA -- Kebijakan mudik Idulfitri 2021 dilarang kembali menuai reaksi dari insan perhubungan, mereka menyoroti nasib pekerja transportasi. Dua organisasi berbasis transportasi, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dan Organisasi Angkutan Darat (Organda), menyampaikan pernyataan bersama Sabtu (27/3/2021).
Pada intinya, mereka bisa memahami kebijakan pemerintah. Namun, ada satu hal yang mengganjal dan butuh solusi, yakni bagaimana kesejahteraan pekerja transportasi?
Promosi Layanan Internet Starlink Elon Musk Kantongi Izin Beroperasi, Ini Kata Telkom
Melalui pernyataan bersama MTI dan Organda, Sekretaris Jenderal MTI Harya Setyaka Dillon yang akrab disapa Koko menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah.
Baca juga: Duh! Mudik 2021 Dilarang, Padahal sudah Ada yang Pesan Hotel di Solo untuk Lebaran
Setelah mempelajari sejumlah pertimbangannya, dia bisa memahami dan mendukung kebijakan tersebut. "Namun, mohon pemerintah perhatikan kesejahteraan pekerja transportasi,” kata dia, Sabtu, seperti dikutip Bisnis.com.
Koko juga dapat memahami apabila ada yang kecewa terhadap larangan mudik karena momentum ini sudah menjadi tradisi dari generasi ke generasi. Dua tahun tidak mudik tentunya berat bagi banyak anggota masyarakat, termasuk bagi para pekerja transportasi yang saat mudik biasanya panen cuan.
Senada dengan Koko, Sekretaris Jenderal DPP Organda, Ateng Haryono, juga dapat memahami keputusan sulit ini. Tetapi, dia mengingatkan keputusan ini perlu disertai dengan tindakan tegas terhadap pelanggar.
Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Harian di Klaten Lampaui Target Gubernur Jateng
Angkutan Mudik Gelap
Pemerintah harus menyiapkan skenario pengawasan, penegakan, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan larangan mudik Lebaran 2021.
Skenario pengawasan ini melengkapi program bagi para pekerja transportasi agar tetap terjamin kesejahteraannya. Di sisi lain, Ateng mengingatkan larangan mudik tahun lalu malah membuka pasar angkutan gelap.
Akibatnya, alih-alih menekan lonjakan kasus Covid-19, Zona Merah bertambah dan perusahaan bus semakin terpukul. “Tolong perhatikan kesejahteraan pekerja angkutan resmi. Jangan korbankan pekerja transportasi kami. Kami berharap pemerintah memberi solusi,” ujarnya.
Baca juga: Gunung Merapi 7 Kali Luncurkan Awan Panas hingga 1.800 Meter ke Barat Daya
MTI berharap keputusan pemerintah ini sudah mempertimbangkan kondisi terakhir dan juga target untuk sekolah tatap muka tahun ajaran berikutnya.
Meskipun program vaksinasi dan 5M sudah menunjukkan hasil, risiko terjadinya lonjakan kasus positif pascaliburan masih tinggi. Hal ini seperti yang terjadi saat liburan Natal dan Tahun Baru 2020 yang langsung mengerek jumlah kasus Covid-19.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
