Mudik Dilarang, Purnomo: Harus Ada Jaminan Kelangsungan Hidup Bagi Perantau!

Solopos.com, SOLO - Wakil Wali Kota Solo, Achmad Purnomo, berpesan kepada pemerintah agar memberikan jaminan kelangsungan hidup bagi para perantau yang dilarang mudik. Utamanya mereka yang sudah kehilangan pekerjaan atau penghasilan.

Sebab tidak mudah harus bertahan di Ibu Kota dengan mahalnya biaya hidup dan tanpa penghasilan. “Pemerintah harus perhatikan itu bila melarang mudik. Sudah melarang warganya mudik. Itu jaminan kehdupannya apa,” tutur dia, Jumat (24/4/2020).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

1.002 Pasien Covid-19 Indonesia Sembuh, 6.520 Masih di Rumah Sakit

Yang tak kalah penting, Purnomo melanjutkan, bagaimana menjaga agar perantau yang terlanjur mudik tak menularkan virus Corona kepada kerabat dan tetangga. Sebab banyak kasus orang terpapar Covid-19 tapi tanpa gejala.

Purnomo mengaku sangat prihatin dengan situasi pandemi yang tak kunjung berakhir. Walau tak tahu sampai kapan, dia mengajak masyarakat Solo untuk disiplin mengikuti anjuran pemerintah untuk memakai masker dan jaga jarak.

“Satu-satunya jalan supaya tidak terinfeksi yaitu mengikuti imbauan pemerintah, pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pola hidup sehat. Harapan saya kita selalu berdoa, karena ini musibah yang tak bisa kita hindari,” imbuh dia.

Stasiun Purwosari Solo Kini Hanya Layani Perjalanan KA Prameks & Angkutan Barang

Ke depan masyarakat harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan atau guyub rukun. Masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi mesti memberikan kepedulian kepada warga lainnya yang kurang beruntung secara finansial.

Dengan cara seperti itu diharapkan masyarakat bisa melalui situasi pandemi yang membuat perekonomian Soloraya lesu. “Mari peduli dengan sesama, guyub rukun agar keamanan terjamin. Solo tetap aman tentram,” urai dia.

Terlambat

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Solo, Sugeng Riyanto, menyebut keputusan pemerintah pusat yang melarang mudik untuk mencegah persebaran Covid-19 atau virus Corona terlambat. Sebab beberapa hari sebelum pemerintah melarang mudik, ratusan ribu perantau dilaporkan sudah lebih dulu mudik.

“Kebijakan ini [larangan mudik] sangat terlambat dari sudah terlanjur satu juta orang mudik dari Jakarta ke berbagai daerah. Keterlambatan kebijakan larangan mudik menunjukkan pemerintah pusat kurang strategis,” ujar dia.

Rekor Kasus Baru Positif Covid-19 Indonesia, Total Pasien Tembus 8.211

Sugeng meyakini keterlambatan kebijakan pemerintah pusat melarang mudik akan membuat pemerintah daerah keteteran. Sebab mereka kedatangan ribuan pemudik di tengah upaya keras mencegah persebaran virus.

“Walau terbilang terlambat, tapi konsitensinya harus bisa dijaga. Sebab secara teknis implementasi kebijakan ini tidak mudah,” kata dia. Sebab kebijakan tersebut menyangkut aktivitas jutaan perantau dari berbagai wilayah Tanah Air.