MPR: Tunda Pilkada Jika Covid-19 Meningkat!

Solopos.com, JAKARTA — Ketua MPR, Bambang Soesatyo, menilai pemerintah dan KPU perlu mempertimbangkan tunda Pilkada Serentak 2020 apabila kasus pandemi Covid-19 terus meningkat.

Ia meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum, terus memantau dan mengawasi perkembangan kasus Covid-19 di 45 daerah yang akan melaksanakan Pilkada namun masuk zona merah Covid-19. Daerah-daerah lainnya penyelenggara pilkada di seluruh Indonesia juga perlu terus diawasi.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

"Langkah itu apabila situasi pandemi masih terus mengalami peningkatan, perlu dipertimbangkan secara matang mengenai pengunduran jadwal pelaksanaan Pilkada 2020," kata dia dalam keterangan persnya yang disampaikan di Jakarta, Jumat (11/9/2020).

Bosan Tawuran di Darat, Pemuda Kalibaru Jadikan Laut Arena Duel

Bambang Soesatyo meminta Kementerian Dalam Negeri dan KPU, tidak memaksakan Pilkada dilaksanakan pada 2020 apabila situasi cukup riskan. Diingatkannya bahwa kesehatan masyarakat saat ini wajib menjadi prioritas bersama. Karenanya, tunda pilkada 2020 patut dipertimbangkan.

Ia juga mengomentari terkait adanya 45 kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada 2020 termasuk dalam zona merah Covid-19. Ia meminta pemerintah daerah di ke-45 daerah yang akan melaksanakan Pilkada Serentak dan masuk zona merah itu meningkatkan disiplin penerapan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

Wajib Displin

"Saya mendorong pihak penyelenggara pilkada dan Satgas Penanganan Covid-19 meminta pemda dari 45 daerah yang berzona merah itu memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam Pilkada 2020 meningkatkan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, guna mencegah penularan Covid-19 dan menghindari terbentuknya kluster di dalam Pilkada," ujarnya.

Tak Hanya Yopie Latul, Para Selebritas Ini Juga Terbunuh Covid-19

Ketua MPR Bambang Soesatyo juga meminta pemerintah mengevaluasi seluruh perkembangan tahapan Pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan. Pasalnya, menurut dia banyak pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang terjadi pada masa proses tahapan Pilkada.

Karena itu, menurut dia, perlu diambil sikap tegas dari awal apabila pelanggaran masih berpotensi banyak dilakukan dalam berbagai tahapan Pilkada ke depannya. Bahkan jika perlu tunda Pilkada 2020.

Sejauh ini, sudah lebih dari 210.000 kasus Covid-19 terjadi di Indonesia dengan korban jiwa lebih dari 8.500 jiwa. Tidak kurang 110 dokter dan sekitar 70 paramedik meninggal dalam tugas merawat pasien Covid-19 atau berkaitan dengan virus Corona baru ini. Jumlah kasus harian juga cenderung semakin meningkat, dimana jumlah tertinggi terjadi kemarin (10/9), yaitu di atas 3.800 kasus baru.

KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Solopos