Solopos.com, JAKARTA – Kebijakan mobil murah hemat energi mendapat kritikan dari berbagai pihak. Ketua Forum Transportasi Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai program low car green car (LCGC) atau mobil murah yang hemat energi justru tak mendukung langkah para kepala daerah dalam menata transportasi umum yang semrawut.
“Meski murah, kebijakan mobil hemat energi itu tidak mendukung dan berpihak pada transportasi publik, sebab dengan tingkat pembelian tinggi tentu juga akan menguras konsumsi BBM,” katanya, Senin (19/8/2013).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kebutuhan masyarakat saat ini ialah transportasi publik yang efisien bukan hanya program mobil murah yang justru tetap akan menguras penggunaan BBM.
“Tetap saja biar murah, banyak yang beli. Yang di kota besar akan tambah kemacetan apalagi Jakarta yang 30% adalah pemasaran mobil itu,” katanya.
Bagi Djoko yang juga ahli transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata ini menyayangkan langkah pemerintah yang tidak sensitif terhadap kebutuhan transportasi publik karena lebih memprioritaskan sejumlah insentif bagi pertumbuhan mobil murah ramah lingkungan.
“Setelah BBM naik, pemerintah bahkan memberikan subsidi mobil murah Rp67 triliun, padahal revitalisasi transportasi umum rata-rata tak lebih dari Rp1 triliun,” katanya.
Pihaknya mendesak pemerintah agar membuat program pengembangan transportasi umum ketimbang memprioritaskan insentif bagi kendaraan pribadi. Penyebaran penjualan mobil juga dinilai perlu diatur sehingga tidak dominan pada satu daerah.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
