Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca

MK Tolak Gugatan PKS, Presidential Threshold Tetap 20 Persen

MK menolak gugatan pengujian Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan presidential threshold 20 persen yang diajukan PKS.
SHARE
MK Tolak Gugatan PKS, Presidential Threshold Tetap 20 Persen
SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Solopos/Antara/Wahyu Putro A.)

Solopos.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pengujian Undang-Undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, saat membacakan amar putusan Perkara No.73/PUU-XX/2022 di Jakarta, Kamis (29/9/2022).

PromosiTokopedia Card Jadi Kartu Kredit Terbaik Versi The Asian Banker Awards 2022

PKS mengajukan pengujian Undang-Undang Pemilu tersebut. PKS diwakili Ketua Umum Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi sebagai pemohon I dan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri sebagai pemohon II.

Dalam perkara tersebut, dua orang hakim MK, yakni Suhartoyo dan Saldi Isra memiliki alasan berbeda (concurring opinion).

Suhartoyo berpendapat tetap pada pendiriannya sebagaimana putusan-putusan sebelumnya bahwa berkenaan dengan ambang batas pencalonan presiden tidak tepat diberlakukan persentase.

Baca Juga : Survei Capres CPCS: Pasangan Prabowo-Puan di Posisi Tertinggi

Sebelumnya, dalam pokok permohonannya, PKS meminta angka ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20 persen menjadi tujuh hingga sembilan persen.

Menanggapi permohonan itu, Hakim Konstitusi, Enny Nurbaningsih, mengatakan MK tetap pada pendiriannya terhadap ketentuan Pasal 222 Undang-Undang No.7/2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik.

Pendirian MK, lanjut dia, adalah menilai bahwa hal tersebut merupakan kebijakan politik yang terbuka.

“Menurut MK hal tersebut bukan menjadi ranah wewenang MK untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang batas. Hal tersebut juga ditegaskan para pemohon dalam permohonannya. Permohonan halaman 26 merupakan kebijakan terbuka sehingga menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yakni DPR dengan Presiden untuk menentukan lebih lanjut kebutuhan legislasi mengenai besaran angka ambang batas tersebut,” jelas Enny.

Baca Juga : Gugatan Ditolak MK, Ambang Batas Pencalonan Presiden Tetap 20 Persen



Berita Terkait
Indeks Berita
Berita Terpopular
Indeks Berita
Berita Lainnya
Indeks Berita
      Promo & Events
      Berita Terkini
      Indeks Berita
      Part of Solopos.com
      Punya akun? Silahkan login
      Daftar sekarang...
      Support - FaQ
      Privacy Policy
      Tentang Kami
      Kontak Kami
      Night Mode