Solopos.com, SEMARANG — Sebanyak 45.000 anak di Jawa Tengah (Jateng) tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih atas, atau putus sekolah. Pemicunya, tak lain karena ketidakadaan biaya untuk melanjutkan pendidikan.
Kondisi ini pun menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko. Menurut politikus Partai Gerindra itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng harus mengawal kebijakan pendidikan, baik perencanaan penganggaran ataupun koordinasi dengan pemangku kepentingan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Hari ini di Jateng usia 16-18 tahun yang seharusnya duduk di bangku SMA sederajat, ternyata 67,9 persen tidak sekolah. Cukup tinggi angkanya,” kata Heri, dalam keterangan tertulis kepada Solopos.com (14/2/2022).
Baca juga: Jateng Bikin Kelas Virtual demi Cegah Anak Putus Sekolah
Dikatakan, kasus putus sekolah paling banyak dialami anak SMA sederajat. Salah satu faktor utama adalah masalah ekonomi masyarakat. Apalagi di Jawa Tengah, ada beberapa daerah yang masuk data sebagai wilayah dengan kemiskinan ekstrem.
“Banyak yang lebih memilih bekerja, merantau, atau pilihan lain seperti pernikahan dini. Sebab perekonomian orang tuanya merosot karena pandemi Covid-19,” terangnya.
Total ada 19 daerah di Indonesia yang masuk dalam prioritas kemiskinan ekstrem. Dari jumlah sebanyak itu, lima di antaranya berada di wilayah Jateng. Kelima daerah di Jateng yang masuk kategori kemiskinan ekstrem itu yakni Kabupaten Kebumen, Brebes, Banjarnegara, Pemalang, dan Banyumas.
Untuk itu, Pemprov Jateng harus menggandeng sejumlah pihak untuk gotong royong menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem pada beberapa daerah guna mengantisipasi masalah tingginya angka putus sekolah.
Baca juga: Tingkat Kemiskinan Jateng Masih 10,8%
“Pemprov memiliki tanggung jawab dan tugas untuk menurunkan kemiskinan ekstrem. Di antaranya tentang persoalan rumah yang tidak layak huni, penyediaan jamban atau sanitasi yang memadai, pemenuhan air bersih, akses pendidikan, akses kesehatan, dan penerangan atau listrik yang cukup,” kata Heri Pudyatmoko.
Sementara itu, Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat, mengatakan angka kamiskinan dan angka putus sekolah di wilayahnya masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) tahun 2021 ada sekitar 3.581 anak putus sekolah yang tersebar di berbagai kecamatan di Wonosobo.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
